Menkeu Antisipasi Rencana Ditjen Pajak Pisah dari Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah mengantisipasi anggaran apabila rencana pemisahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) betul-betul terealisasi. Rencana pemisahan tersebut masuk dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) tahun ini.

"Kami akan antisipasi itu (anggaran), karena dari RUU KUP telah menyampaikan ada rencana itu (pemisahan)," ucap Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Dia menuturkan, pemerintah akan segera melakukan penyesuaian apabila anggota dewan menyetujui RUU KUP. Terkait apakah Ditjen Pajak akan langsung 'cerai' dari Kemenkeu ataukah membutuhkan masa transisi, hal itu akan dibahas antara pemerintah dan DPR terkait RUU KUP.

"Yang penting bagaimana proses pembentukan badan itu betul-betul memperkuat dan akuntabilitas semakin baik, sehingga pengelolaan penerimaan perpajakan lebih efektif," tegas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sri Mulyani menjelaskan, sekarang ini pemerintah sedang menjalani reformasi perpajakan. Ada empat hal penting, pertama mengenai legislasi berupa peraturan perundang-undangan yang harus diubah, antara lain UU KUP, UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai.

Hal kedua, terkait sistem IT basis data yang membutuhkan anggaran besar. Kebutuhan pendanaan itu sudah masuk di APBN 2017 dan 2018. Ketiga, memperbaiki proses bisnis dan struktur organisasi dan terakhir, menyangkut sumber daya manusia termasuk persoalan kompetensi dan reward.

"Apabila Ditjen Pajak nantinya menjadi badan, kalau empat hal ini bisa dijalankan dengan baik, maka Ditjen Pajak akan menjadi badan yang lebih baik dan efektif. Kita tidak bisa menunggu jadi badan dulu, baru melakukan reformasi sehingga kita harus memperbaiki substansinya," ia menerangkan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran, Askolani mengungkapkan, antisipasi atau penyesuaian anggaran apabila Ditjen Pajak menjadi badan penerimaan dan terpisah dengan Kemenkeu, maka akan mengambil anggaran dari pagu indikatif yang sudah ada.

Untuk diketahui, Ditjen Pajak memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 6,21 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

"Minimal dari pagu yang sudah ada, di split. Minimal ya, tapi kan kami belum tahu implementasi-nya karena butuh waktu. Isunya kan sebenarnya substansinya bukan pemisahannya, bagaimana memperbaiki semua secara lengkap dulu. Pindah tidak pindah gampang, tapi bagaimana manajemen pajak sehingga penerimaan makin baik," kata Askolani.

Sayang, Askolani tidak menyebut anggaran yang dibutuhkan untuk pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu. "Belum, UU saja belum dibahas. Tapi kan pagu Rp 6 triliun lebih, ya bisa di split dari situ. Kalau ada kurang-kurang, lihat nanti," ujar Askolani.

Sumber : liputan6.com | 14 Juni 2017

Baca selengkapnya [...]

Pemerintah Revisi Saldo Minimum Wajib Lapor Pajak jadi Rp1M

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk mengubah besaran minimal saldo nasabah yang wajib dilaporkan bank kepada Direktorat Jenderal Pajak dari semula Rp200 juta menjadi Rp1 miliar.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nurfransa Wira Sakti menjelaskan keputusan tersebut mempertimbangkan data rekening perbankan, data perpajakan termasuk yang berasal dari program amnesti pajak, serta data pelaku usaha.

"Dengan perubahan batasan minimum tersebut menjadi Rp1 miliar, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan adalah sekitar 496 ribu rekening atau 0,25 persen dari keseluruhan rekening diperbankan saat ini," ujar Nurfransa dalam keterangan resmi, Rabu malam (7/6).

Pemerintah menurut dia, telah mendengarkan dan memperhatikan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal tersebut dilkukan agar kebijakan tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan, menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), setra memperhatikan aspek kemudahan administrasi bagi lembaga keuangan untuk melaksanakannya.

Pemerintah pun menurut dia, menegaskan agar masyarakat tak perlu resah dan khawatir karena penyampaian informsi keuangan tersebut. Pasalnya, menurut dia, saldo yang dilaporkan tak akan serta merta dikenakan pajak.

Adapun tujuan pelaporan informasi keuangan ini adalah untuk mendapat informasi yang lebih lengkap sesuai standar internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat berpartisipasi dalam pertukaran informasi keuangan dengan negara lain.

"Pemerintah menjamin kerahahasaan data masyarakat yang disampaikan lembaga keuangan kepada DJP (Direktorat Jenderal Pajak)," terangnya.

Dia pun menegaskan, bagi petugas pajak yang membocorkan rahasia wajib pajak dan menggunakan informasi tersebut untuk tujuan selain pemenuhan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan terkait pelaporan data tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan kewajiban perbankan untuk melaporkan seluruh rekening nasabah domestik yang memiliki agregat saldo paling sedikit Rp200 juta yang dimiliki oleh orang pribadi. Kewajiban tersebut disebut tercantum dalam PMK Nomor 70 Tahun 2017 tersebut.


Sumber : cnnindonesia.com | Kamis, 08/06/2017

Baca selengkapnya [...]

Bank Serahkan Data Nasabah Saldo Rp200 Juta ke Ditjen Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Perbankan diminta untuk menyerahkan data nasabah dengan simpanan minimal Rp200 Juta kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Data tersebut wajib disampaikan paling lambat pada April 2018 mendatang.

"Pelaporan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain ke Ditjen Pajak pada 30 April 2018," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Suryo Utomo di Jakarta, Senin (5/6).

Pelaporan pertama data keuangan nasabah yang wajib diserahkan, menurut Suryo, yakni data keuangan nasabah dengan rekam saldo akhir rekening per tanggal 31 Desember 2017. Perbankan menurut dia, wajib melaporkan seluruh rekening nasabah domestik yang memiliki agregat saldo paling sedikit Rp200 juta yang dimiliki oleh orang pribadi. Sementara itu, seluruh rekening yang dimiliki oleh entitas wajib dilaporkan tanpa merujuk batasan saldo minimal.

Pada lembaga jasa keuangan sektor perasuransian, data nasabah yang wajib dilaporkan adalah yang memiliki nilai pertanggungan paling sedikit Rp200 juta. Kemudian pada sektor perkoperasian dengan agregat saldo paling sedikit Rp200 juta. Adapun untuk sektor pasar modal serta perdagangan berjangka komiditas wajib dilaporkan data seluruh nasabahnya tanpa batasan saldo minimal, serta dapat langsung diakses oleh Ditjen Pajak Kemenkeu.

Sementara itu, laporan pertama untuk tujuan pertukaran informasi untuk kepentingan perjanjian internasional (Automatic Exchange of Information/AEOI) wajib dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan kepada Ditjen pajak pada 30 April 2018, seperti halnya data nasabah domestik. Namun, pelaporan pertama data keuangan nasabah dari lembaga jasa keuangan yang tak langsung kepada DJP, harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada 1 Agustus 2018. OJK kemudian menyampaikan laporan data keuangan nasabah tersebut pada Ditjen Pajak paling lambat pada 31 Agustus 2018.

"Sesuai dengan Common Reporting Standar (CSR) OECD, bagi nasabah entitas luar negeri, minimum (saldo yang dilaporkan) US$250 ribu secara agregatif harus disampaikan oleh lembaga jasa keuangan kepada Ditjen Pajak," terang Suryo.

Sedangkan, untuk rekening lainnya, termasuk rekening tabungan orang pribadi luar negeri tidak ada pembatasan saldo minimum untuk dilaporkan kepada DJP untuk pemeriksaan perpajakan. Pelaporan tersebut belaku untuk rekening yang telah dimiliki entitas dan telah dibuka sebelum 1 Juli 2017. "Berapa pun harus dilaporkan," tegas Suryo.

Suryo menambahkan, dalam pelaporan data keuangan nasabah tersebut, sistem penyampaian data dapat dilakukan dalam dua bentuk, yakni secara otomatis dan berdasarkan permintaan. Untuk yang otomatis, menurut dia, akan mengikuti ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan Kemenkeu, sedangkan untuk pelaporan data berdasarkan permintaan, menyesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan pihak atau negara yang bersangkutan.

"Yang sifatnya otomatis disampaikan baik secara elektronik maupun non-elektronik. Penyampaiannya atas pengawasan OJK," kata Suryo.

Adapun untuk pelaporan data berdasarkan permintaan, menurut dia, akan tetap mengikuti tata cara permintaan dan pelaporan data sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

"Pembedanya, dulu permintaan dari Kemenkeu ke OJK lalu OJK minta ke perbankan tapi nanti langsung dari Ditjen Pajak ke perbankan. Jadi, tidak perlu dari Menkeu," jelasnya.

Adapun seluruh ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan yang resmi dirilis oleh Kemenkeu. (agi/agi)

Sumber : cnnindonesia.com | Senin, 05/06/2017

Baca selengkapnya [...]

Disebut di Persidangan, Fahri Tantang Dirjen Pajak dan KPK

Jakarta -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantang KPK dan Ditjen Pajak untuk membuktikan keterlibatannya pada kasus dugaan suap untuk pejabat pajak. Fahri geram karena namanya kembali disebut dalam sidang lanjutan kasus korupsi terkait penghapusan pajak PT EK Prima Indonesia, Rabu kemarin.

Fahri mengatakan, ia telah mengurus kewajiban pajaknya sejak 2004 melalui jasa konsultan. Fahri mengklaim, selama 13 tahun menjadi pejabat negara, ia tidak pernah terseret kasus pajak.

Belakangan ini, kata Fahri, dia juga mengikuti program pengampunan pajak yang digelar pemerintah.

"KPK menyeret ranah perpajakan ke ruang sidang. Apalagi kepada orang seperti saya sudah ikut tax amnesty. Apakah betul ini adalah policy dari direktorat jenderal pajak bahwa masalah pajak ini mau dibuka kembali?" ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Fahri menyatakan, keikutsertaannya dalam program tax amnesty sepatutnya membersihkan tunggakan pajaknya. Dia menduga, terdapat upaya kriminalisasi untuknya pada sidang kasus pajak itu.

"Ayo buka-bukaan, termasuk pajak para pimpinan KPK, pejabat yang bekerja dan berhubungan dengan KPK, siapa yang paling bersih, kalau memang mau begitu," tuturnya.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang namanya juga disebut pada sidang PT EK Prima Indonesia, mengatakan tidak mengetahui persoalan pajak yang dikaitkan kepadanya.

Mengaku terlambat melaporkan surat pemberitahuan pajak, Fadli lantas menyewa jasa konsultan. "Waktu itu ada keterlambatan, tapi saya lapor semua. Kan sudah ikut tax amnesty," ujarnya di Gunung Sindur, Bogor.

Sumber : www.cnnindonesia.com | Kamis, 11/05/2017

Baca selengkapnya [...]

Mulai April Petugas Pajak Bisa Mengecek Rekening Bank Wajib Pajak

JAKARTA -- Pemerintah sedang menggodok rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Otomatisasi Keterbukaan Informasi atau AEoI (Automatic Exchange of Information). Targetnya, aturan ini akan diterbitkan April mendatang, tepat setelah program amnesti pajak berakhir.

Aturan baru ini akan menjadi payung hukum atas kebijakan yang nantinya akan melibatkan 97 negara di dunia. Per 2018 mendatang, negara-negara penganut AEoI nantinya bisa saling bertukar informasi perbankan dan perpajakan atas wajib pajak yang terindikasi melakukan kejahatan perpajakan.

Selain itu, beleid soal keterbukaan informasi perbankan ini juga akan menjadi landasan bagi Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) untuk menjalankan Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia) yang digunakan di internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab) yang dioperasikan oleh OJK setelah mendapat permohonan dari Kemenkeu.

Intinya, Akasia dan Akrab akan menjadi tahap awal bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk memasuki era Otomatisasi Keterbukaan Informasi. Pemerintah nantinya akan membutuhkan waktu lebih cepat untuk mengecek rekening bank yang dimiliki wajib pajak.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugasteadi menyebutkan, hingga saat ini rancangan atau draf perppu sudah dirampungkan. Ia menyebutkan, pascaprogram amnesti pajak pemerintah akan melanjutkan dengan kebijakaan keterbukaan informasi perbankan ini untuk mengejar wajib pajak yang masih bandel.

"Perppu kerahasiaan perbankan untuk perpajakan, secepatnya. Selesai amnesti lah. Jadi untuk pajak otomatis boleh semua. Enak kan bisa lihat rekeningmu (berbicara kepada wartawan)," ujar Ken di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (23/2).

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Mulya Effendi Siregar menyebutkan bahwa penerbitan perppu ini akan menggantikan sejumlah pasal yang terkait dengan kerahasiaan bank, termasuk UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, dan UU KUP.

"Itu semua jadi satu perppu. Itu yang dibutuhkan untuk AEoI," ujar dia.


Sumber : republika.co.id | Kamis, 23 February 2017

Baca selengkapnya [...]