WNI di Singapura tak perlu khawatir dengan tax amnesty

Kementerian Keuangan menegaskan warga negara Indonesia yang memiliki asset di Singapura untuk tidak perlu khawatir melakukan tax amnesty.

Juru bicara Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, berkata bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung menghubungi otoritas keuangan Singapura – MAS (Monetary Authority of Singapore) begitu mendengar laporan bahwa bank-bank swasta di Singapura membeberkan nama-nama nasabah mereka yang melakukan tax amnesty di Indonesia ke polisi.

Sebagaimana dipaparkan kantor berita Reuters, pelaporan bank-bank swasta Singapura dilakukan atas dasar kecurigaan bahwa nasabah-nasabah yang menjalani tax amnesty mendapatkan aset mereka dengan tidak taat hukum.

Kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, menurut Hestu Yoga, MAS menjelaskan bahwa transaksi perbankan yang dilaporkan adalah yang masuk ke transaksi mencurigakan (suspicious transaction reports). MAS menyatakan partisipasi seorang WNI dalam program amnesti pajak Indonesia tidak menjadi pemicu penyelidikan.

Di Indonesia, transaksi mencurigakan dilaporkan lewat PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Laporan transaksi mencurigakan juga berlaku untuk semua nasabah perbankan Singapura, bukan hanya nasabah Indonesia

“Kalau kemudian ada perbankan yang melaporkan ke polisi tentunya itu bukan langkah yang benar. Itu sudah diklarifikasi oleh MAS dan MAS sendiri mendorong kepada perbankan supaya menginformasikan nasabah-nasabahnya yang berasal dari Indonesia untuk memanfaatkan tax amnesty supaya masalah perpajakan nasabah yang uangnya ada disana itu clear," kata Hestu Yoga kepada wartawan BBC Indonesia, Mehulika Sitepu.

Dorongan untuk tax amnesty

Melalui surat elektronik, Kedutaan Besar Singapura di Jakarta menyatakan bahwa MAS telah menganjurkan bank-bank di Singapura untuk mendorong nasabah-nasabahnya menggunakan kesempatan program amnesti pajak untuk merapihkan urusan pajak mereka.

"Bank-bank diwajibkan untuk mengikuti standar Financial Action Task Force untuk melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan (Suspicious Transaction Report - STR) ketika menangani kasus-kasus amnesti pajak, sama seperti praktik yang dilakukan jurisdiksi lain.


"MAS menegaskan bahwa partisipasi dalam program amnesti pajak, tidak akan memicu penyelidikan kriminal di Singapura. Dengan mengetahui bahwa pelaporan STR akan dibuat ketika seorang nasabah berpartisipasi dalam program amnesti pajak seharusnya tidak menghalangi para nasabah untuk berpartisipasi. Penyelidikan polisi dilakukan di Singapura hanya jika ada alasan untuk mencurigai bahwa telah terjadi pelanggaran pidana di bawah hukum kami."

Kepada para wartawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata pembeberan nama-nama nasabah tersebut berpotensi meragukan para wajib pajak Indonesia yang tinggal di Singapura.

Sri Mulyani mengaku mendapatkan banyak pertanyaan dari warga Indonesia yang ingin mengikuti amnesti pajak namun khawatir hal itu akan dianggap sebagai pencucian uang oleh otoritas negara pulau tersebut.

Besarnya dana di Singapura

Kepada kantor berita Reuters, Sri Mulyani berkata bahwa menurut peraturan amnesti pajak, warga Indonesia yang memiliki rekening di Singapura dan ingin mengikuti amnesti pajak seharusnya tidak dianggap mencurigakan.

"Tidak ada alsan untuk khawatir. Mengikuti amnesti pajak adalah langkah yang baik, legal dan dilindungi oleh hukum," ujarnya.

Hestu Yoga berkata sejauh ini 85% deklarasi amnesti pajak dari luar negeri datang dari Singapura.

“Mungkin realitasnya terbanyak orang Indonesia menyimpan duitnya atau hartanya itu yah memang di Singapura," kata Hestu Yoga.

Reuters melaporkan ada sekitar US$200 milliar (Rp2630 triliun) asset warga Indonesia yang ditempatkan di perbankan Singapura –sekitar 40% dari total aset perbankan negeri itu.

Per Jumat (16/09) Ditjen Pajak mencatat sebesar Rp552 triliun harta yang dideklarasi 60.000 wajib pajak selama program amnesti pajak berlangsung sejak Juli lalu.

Sumber : www.bbc.com | 16 September 2016

Baca selengkapnya [...]

Jaring Wajib Pajak, KPP Ini Buka Kelas Khusus Tax Amnesty

Tangerang Selatan - Berbagai cara dilakukan kantor pajak untuk menarik minat masyarakat ikut program tax amnesty atau pengampunan pajak. Salah satunya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP ) Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan.

KPP ini punya cara khusus untuk menarik wajib pajak, yaitu dengan membuka kelas tax amnesty. Kelas ini dibuka untuk masyarakat umum yang ingin tahu lebih dalam seputar tax amnesty.

Kelas ini dibuka sejak progam tax amnesty bergulir Juli 2016.

"Kita membuat kelas tax amnesty ini tujuan nya untuk agar masyarakat bisa lebih mendalami apa itu tax amnesty. Karena, di kelas ini nanti diajari cara pengisian formulirnya dan apa saja yang harus dilaporkan," ungkap Kasubag Umum KPP Pratama Pondok Aren, Doni, saat ditemui detikfinance, kamis (1/8/2016).


Kelas tax amnesty buka setiap hari kerja Senin-jumat, dan terdiri dari dua sesi. Sesi pertama mulai pukul 09:00-11:00 dan sesi kedua mulai pukul 14:00-16:00. Pengajarnya adalah para petugas KPP Pondok Aren sendiri, dan kelas ini tidak dipungut biaya alias gratis.

"Tujuan kita buka kelas ini supaya masyarakat paham tata cara pengisian formulir tax amnesty, dan ini salah satu upaya kita untuk mensosialisasikan program ini," tutur Doni.


Sumber : finance.detik.com | 1 September 2016

Baca selengkapnya [...]

Pengakuan Wajib Pajak Daftar Tax Amnesty: Nggak Susah

Tangerang Selatan - Wajib pajak peserta tax amnesty atau pengampunan pajak mulai mendatangi kantor pajak. Salah satunya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren, Jalan Raya Bintaro Utama, Tangerang.

Mereka mengakui tak sulit mendaftar untuk ikut tax amnesty. Contohnya, wajib pajak bernama Edo. Dia baru saja ikut tax amnesty dengan melaporkan penghasilan, serta mobil dan motor.

Menurut Edo, kemarin saat tiba di kantor pajak, dia langsung menuju ke helpdesk tax amnesty untuk mengambil nomor antrean. Selain itu, dia mendapat penjelasan dari petugas pajak soal tax amnesty, dan diberikan formulir tax amnesty beserta data dalam bentuk soft copy.

Setelah itu, hari ini dia membayar uang tebusan melalui bank yang sudah ditentukan. Setelah membayar, dia kembali ke kantor pajak untuk melaporkan bukti pembayaran tersebut.

"Saya kemarin datang ambil nomor antrean, terus ke helpdesk. Nanti dikasih formulir dan soft copy. Baru saya laporan hari ini," ujar Edo kepada detikFinance, di KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kamis (1/9/2016).

Wajib pajak lainnya bernama Zulkifli mengatakan, pendaftaran untuk ikut tax amnesty tak sulit. Senada dengan Edo, Zulkifli menjelaskan, wajib pajak cukup datang ke kantor pajak lalu langsung menuju ke helpdesk untuk mendapat informasi soal tax amnesty.

Zulkifli mengakui, dia melaporkan usaha rumah makan, serta mobil dan motor.

"Saya kemarin datang ambil nomer antrean, terus ke helpdesk. Setelah itu nanti dikasih formulir sama softcopy-nya. Terus saya bayar amnesti saya di bank dekat rumah, setelah itu ke sini kasih laporannya. Nanti diarahin kok," ujar Zulkifli

Sumber : finance.detik.com | 1 September 2016

Baca selengkapnya [...]

Tax Amnesty itu Teror ?

Memahami tax amnesty sungguh mudah, dan tak perlu dibikin sulit. Apalagi harus dibumbui dengan hujatan dan olok-olok yang tak perlu. Sinisme tak menyelesaikan persoalan, justru menambah kekeruhan yang tak perlu. Tulisan berjudul “Ketika UU Tax Amnesty Jadi Teror Bagi Rakyat” dari Ferdinand Hutahaean seolah kritik yang gagah-heroik, namun sejatinya sebuah teror yang lahir dari campur aduk amarah, kegalauan, dan kekacauan berpikir.

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, artinya seluruh kewajiban pajak yang belum pernah diperiksa oleh kantor pajak diampuni, termasuk konsekuensi sanksi administrasi dan pidana pajak yang timbul dari kewajiban pajak tersebut. Cara mendapatkan pengampunan adalah dengan mengungkapkan harta yang kita miliki dan belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir (2015) dan membayar uang tebusan, yang tarifnya tergantung kondisi: deklarasi, repatriasi, dan UKM, dan kapan ikut serta dalam program pengampunan.

Lalu apakah setiap orang wajib ikut pengampunan pajak? Tidak. Pengampunan ini justru hak yang boleh dimanfaatkan atau tidak. Wajib pajak yang mengungkap harta dan membayar tebusan diberi pengampunan, dan bagi yang tidak memanfaatkan tidak berhak mendapat fasilitas: dihapus pajak terutang dan sanksinya, jaminan tidak diperiksa dan tidak disidik sampai dengan 2015. Dengan demikian di titik ini kita paham risiko dan konsekuensi jika memilih tidak ikut program pengampunan: terbuka untuk diperiksa, potensi membayar tambahan pajak terutang, dikenai sanksi administrasi atau pidana sesuai ketentuan yang berlaku – jika terbukti masih terdapat penghasilan yang belum dibayar pajaknya.

Apabila kita sudah yakin bahwa harta yang belum kita laporkan bersumber dari penghasilan yang sudah dipajaki dengan benar, termasuk jika harta tersebut bersumber dari warisan, hibah, atau sumbangan, atau tidak lagi memiliki penghasilan – cukup melakukan pembetulan SPT. Sederhana bukan? Iya, sejauh – sekali lagi – kita memahami risiko dan konsekuensi tidak memanfaatkan tax amnesty. Tapi apakah wajib pajak yang seluruh penghasilannya sudah dipajaki – demi mendapatkan fasilitas pengampunan – dapat ikut program tax amnesty? Sangat dibolehkan, dengan cara mengungkap harta tambahan dan membayar uang tebusan.

Semua pilihan punya risiko dan konsekuensi, termasuk jika mengacu ke UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Jika wajib pajak memilih ikut tax amnesty namun tidak jujur, hati-hati! Terhadap harta yang tidak diungkap dan ditemukan oleh kantor pajak sampai dengan 1 Juli 2019, akan dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak sesuai ketentuan dan sanksi 200% dari pajak yang terutang. Di sisi lain, jika wajib pajak memilih tidak ikut tax amnesty dan terdapat harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, dianggap tambahan penghasilan dan dikenai pajak dan sanksi sesuai UU yang berlaku. Maka wajib pajak yang memilih tidak ikut tax amnesty harus segera menyampaikan pembetulan SPT sebelum 31 Maret 2017.

Dengan demikian, baik memilih ikut maupun tidak ikut program tax amnesty dituntut untuk jujur. Jika tidak, kita akan dikenai sanksi yang memberatkan. UU Pengampunan Pajak justru dimaksudkan menjadi sarana rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak. Sendi perpajakan adalah gotong royong yang hanya bisa terwujud jika ada saling percaya. Melalui tax amnesty justru pemerintah merelakan kewenangannya melakukan penegakan hukum yang keras dan memberi kesempatan bagi semua warganegaranya untuk berpartisipasi.

Tak perlu secara bombastik dan keji menuduh Negara sedang menzalimi rakyatnya. Seluruh konstruksi UU, nalar, dan administrasi perpajakan bersandar pada prinsip dan asas perpajakan yang menjunjung keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan hak wajib pajak. Bahkan dapat dijamin, tak ada satu pun pasal atau petugas pajak yang berani mengenakan beban pajak berganda, apalagi serampangan memajaki.

Hingga detik ini, ribuan petugas pajak di seluruh sudut Nusantara menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat, bahkan merelakan diri tak bersua dengan keluarga tercinta di Sabtu dan Minggu. Bahwa ada beberapa hal yang belum memenuhi harapan, itu adalah hal yang sangat wajar dan manusiawi, di tengah tuntutan semua harus bekerja dengan baik. Bahwa ada kekurangan, tugas kita mengkritik secara konstruktif dan proporsional. Tak perlu saling menyalahkan. Justru kita harus bersyukur program tax amnesty meretas kesadaran baru bahwa kita memiliki modal sosial yang amat besar untuk bangkit menjadi bangsa yang maju, makmur, dan sejahtera.

Kita pun percaya, kesuksesan tax amnesty tidak sekedar bergantung pada Pemerintah dan aparatur pajak, namun berada pada bahu-membahu seluruh elemen bangsa. Kita memiliki momentum yang sangat baik untuk memulai lembaran hidup baru yang didasarkan sikap saling hormat dan menghargai. Meski serba tergesa, kita masih memiliki cukup waktu. Tanpa bermaksud melupakan masa lalu, kita diajak menatap masa depan gemilang seraya saling berbisik mesra “sejak sekarang, tidak ada lagi dusta di antara kita….”

Yustinus Prastowo*

*Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)


Sumber : komoditas.co.id | 26 Agustus 2016

https://www.komoditas.co.id/tax-amnesty-teror/

Baca selengkapnya [...]

Sri Mulyani Pastikan Data Peserta Tax Amnesty Tak Akan Diperiksa

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan data peserta pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan diobok-obok. Dia juga meminta para pengusaha yang berniat mengikuti program tersebut agar tidak takut, karena program tax amnesty bukanlah sebuah perangkap.

Dia menegaskan, pemerintah akan selalu menjaga kepercayaan para peserta tax amnesty. Mereka bisa memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa takut berakibat negatif bagi usahanya sendiri.

"‎Dia (peserta tax amnesty) bisa melakukan pelaporan, sehingga mereka bisa memenuhi peraturan perundang-undangan tanpa berakibat negatif bagi mereka sendiri pribadi maupun usahanya. Ini yang paling penting. Oleh karena itu terus menjaga kepercayaan itu penting," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Dalam Undang-undang (UU) Tax Amnesty, sambung dia pemerintah juga telah memberikan jaminan bahwa data para peserta tax amnesty tidak akan bisa dijadikan bahan penyelidikan tindak kasus pidana. Dirinya pun berjanji akan menjalankan amanat UU tersebut secara konsisten.

"‎Saya berniat atau berjanji untuk menjalankannya sekonsisten mungkin, sehingga masyarakat mulai mempercayai perundang-undangan Indonesia, maupun mempercayai pemerintahan Indonesia untuk kemudian membuat perekonomian kita menjadi lebih baik lagi," tandasnya.


Sumber : ekbis.sindonews.com | 5 Agustus 2016

Baca selengkapnya [...]