Disebut di Persidangan, Fahri Tantang Dirjen Pajak dan KPK

Jakarta -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantang KPK dan Ditjen Pajak untuk membuktikan keterlibatannya pada kasus dugaan suap untuk pejabat pajak. Fahri geram karena namanya kembali disebut dalam sidang lanjutan kasus korupsi terkait penghapusan pajak PT EK Prima Indonesia, Rabu kemarin.

Fahri mengatakan, ia telah mengurus kewajiban pajaknya sejak 2004 melalui jasa konsultan. Fahri mengklaim, selama 13 tahun menjadi pejabat negara, ia tidak pernah terseret kasus pajak.

Belakangan ini, kata Fahri, dia juga mengikuti program pengampunan pajak yang digelar pemerintah.

"KPK menyeret ranah perpajakan ke ruang sidang. Apalagi kepada orang seperti saya sudah ikut tax amnesty. Apakah betul ini adalah policy dari direktorat jenderal pajak bahwa masalah pajak ini mau dibuka kembali?" ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Fahri menyatakan, keikutsertaannya dalam program tax amnesty sepatutnya membersihkan tunggakan pajaknya. Dia menduga, terdapat upaya kriminalisasi untuknya pada sidang kasus pajak itu.

"Ayo buka-bukaan, termasuk pajak para pimpinan KPK, pejabat yang bekerja dan berhubungan dengan KPK, siapa yang paling bersih, kalau memang mau begitu," tuturnya.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang namanya juga disebut pada sidang PT EK Prima Indonesia, mengatakan tidak mengetahui persoalan pajak yang dikaitkan kepadanya.

Mengaku terlambat melaporkan surat pemberitahuan pajak, Fadli lantas menyewa jasa konsultan. "Waktu itu ada keterlambatan, tapi saya lapor semua. Kan sudah ikut tax amnesty," ujarnya di Gunung Sindur, Bogor.

Sumber : www.cnnindonesia.com | Kamis, 11/05/2017

Baca selengkapnya [...]

Mulai April Petugas Pajak Bisa Mengecek Rekening Bank Wajib Pajak

JAKARTA -- Pemerintah sedang menggodok rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Otomatisasi Keterbukaan Informasi atau AEoI (Automatic Exchange of Information). Targetnya, aturan ini akan diterbitkan April mendatang, tepat setelah program amnesti pajak berakhir.

Aturan baru ini akan menjadi payung hukum atas kebijakan yang nantinya akan melibatkan 97 negara di dunia. Per 2018 mendatang, negara-negara penganut AEoI nantinya bisa saling bertukar informasi perbankan dan perpajakan atas wajib pajak yang terindikasi melakukan kejahatan perpajakan.

Selain itu, beleid soal keterbukaan informasi perbankan ini juga akan menjadi landasan bagi Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) untuk menjalankan Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia) yang digunakan di internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab) yang dioperasikan oleh OJK setelah mendapat permohonan dari Kemenkeu.

Intinya, Akasia dan Akrab akan menjadi tahap awal bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk memasuki era Otomatisasi Keterbukaan Informasi. Pemerintah nantinya akan membutuhkan waktu lebih cepat untuk mengecek rekening bank yang dimiliki wajib pajak.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugasteadi menyebutkan, hingga saat ini rancangan atau draf perppu sudah dirampungkan. Ia menyebutkan, pascaprogram amnesti pajak pemerintah akan melanjutkan dengan kebijakaan keterbukaan informasi perbankan ini untuk mengejar wajib pajak yang masih bandel.

"Perppu kerahasiaan perbankan untuk perpajakan, secepatnya. Selesai amnesti lah. Jadi untuk pajak otomatis boleh semua. Enak kan bisa lihat rekeningmu (berbicara kepada wartawan)," ujar Ken di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (23/2).

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Mulya Effendi Siregar menyebutkan bahwa penerbitan perppu ini akan menggantikan sejumlah pasal yang terkait dengan kerahasiaan bank, termasuk UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, dan UU KUP.

"Itu semua jadi satu perppu. Itu yang dibutuhkan untuk AEoI," ujar dia.


Sumber : republika.co.id | Kamis, 23 February 2017

Baca selengkapnya [...]

Sri Mulyani Pastikan Tak Ada yang Bisa Lari Dari Pajak di 2018

Jakarta - Seiring niat pemerintah untuk mengimplementasikan pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEOI) di bidang jasa keuangan untuk kebutuhan perpajakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, masyarakat tidak bisa menyembunyikan data kekayaannya untuk menhindari pajak, meskipun dananya diletakan di luar negeri.

Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia akan mengimplementasikan AEOI pada September 2018. Di mana, bagi siapapun yang menempatkan dananya di sistem keuangan akan menjadi subjek.

"Jadi tidak ada dalam hal ini ada satu tempat di negara-negara di sekitar kita baik Eropa, di Amerika mereka mengatakan 'buka rekening di sini dan data kami tidak akan dibagikan' karena negara itu juga masuk automatic exchange of Information," kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Sebelum mengimplementasikan, pemerintah akan terus menguatkan aturan perundangan yang akan menjadi payung hukum implementasi pertukaran informasi otomatis.

"Indonesia akan terus melakukan persiapan untuk bisa memenuhi berbagai peraturan-peraturan yang diharuskan untuk dipenuhi agar kita bisa mendapatkan manfaat dari Automatic Exchange of Information," jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan, persiapan payung hukum menjadi kesepakatan global atau konmitmen dari 101 negara yang ingin menerapkan AEOI. Tujuannya, agar negara-negara yang terlibat dapat memberikan informasi mengenai perpajakan. Sehingga, kecil kemungkinan dari wajib pajak (WP) untuk menghindari perpajakan di satu negara.

Bahkan, Sri Mulyani telah melaporkan pada sidang kabinet mengenai perundang-undangan yang dibutuhkan pemerintah mengenai keterbukaan informasi ini. Menurut dia, kendala masih ada pada beberapa payung hukum, seperti UU Perbankan, Perbankan Syariah maupun Capital Market yang memang terdapat pasal mengenai kerahasiaan nasabah.

"Oleh karena itu kita akan mengupayakan berbagai cara untuk memasukkan berbagai pasal di UU KUP agar akses informasi untuk urusan perpajakan itu bisa diperkuat sehingga kita bisa memenuhi aturan Automatic Exchange of Information," ungkapnya.

Saat ini, Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sudah masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, Sri Mulyani belum dapat memastikan untuk aturan-aturan lainnya yang dapat menunjang implementasi AEOI.


Sumber : finance.detik.com | Rabu 22 Feb 2017

Baca selengkapnya [...]

Kontrak Karya dan IUPK Jadi Akar Masalah Freeport, Apa Bedanya?

Jakarta - Pada 10 Februari 2017 lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk PT Freeport Indonesia. IUPK tersebut diberikan agar Freeport dapat melanjutkan kegiatan operasi dan produksinya di Tambang Grasberg, Papua.

Sebab, berdasarkan Pasal 170 Undang Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), pemegang KK diwajibkan melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan, alias 2014.

Artinya, Freeport sebagai pemegang KK tak bisa lagi mengekspor konsentrat tembaga, hanya produk yang sudah dimurnikan yang boleh diekspor. Sementara baru perusahaan tambang yang berpusat di Arizona, Amerika Serikat (AS), itu baru bisa memurnikan 40% dari konsentrat tembaganya di smelter Gresik.

Tetapi Freeport menolak IUPK dan izin ekspor yang diberikan pemerintah. IUPK dinilai tidak memberikan kepastian dan stabilitas untuk jangka panjang. Freeport ingin mempertahankan hak-haknya seperti di dalam KK.

Apa bedanya KK dengan IUPK?

Berdasarkan keterangan yang dihimpun detikFinance, Rabu (22/2/2017), perbedaan utamanya ialah status perjanjian, KK adalah 'kontrak' dan IUPK ialah 'izin'. Dalam KK, Freeport dan pemerintah Indonesia adalah 2 pihak yang berkontrak, kedudukannya sejajar. Sedangkan kalau IUPK, negara adalah pemberi izin yang berada di atas perusahaan pemegang izin.

UU Minerba dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan berbagai hak dan kewajiban bagi pemegang IUPK, yang tentunya berbeda dengan hak dan kewajiban pemegang KK.

Pasal 131 UU Minerba menyebutkan, besarnya pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut dari pemegang IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sini jelas bahwa IUPK bersifat prevailing, mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Besarnya pajak dan PNBP dapat berubah ketika ada perubahan peraturan. Inilah yang dianggap sebagai ketidakpastian oleh Freeport, mereka ingin besaran pajak dan PNBP yang stabil seperti dalam KK, tidak berubah-ubah hingga masa kontrak habis (naildown).

Lalu soal kewajiban melakukan pemurnian, baik IUPK maupun KK sama-sama wajib melakukan pemurnian mineral. Tetapi pasal 102 dan 103 UU Minerba tak memberikan batasan waktu kepada pemegang IUPK untuk merampungkan pembangunan smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian).

Sedangkan untuk pemegang KK ada batasan waktunya. Di pasal 170, UU Minerba menyebutkan bahwa pemegang KK wajib melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan, alias 2014. Inilah sebabnya pemerintah menawarkan IUPK kepada Freeport. Satu-satunya jalan yang memungkinkan Freeport tetap mengekspor konsentrat adalah dengan mengubah KK menjadi IUPK.

Jika pemerintah memberikan izin ekspor tapi Freeport tetap berpegang pada KK, akan terjadi pelanggaran terhadap UU Minerba. Baik pemerintah maupun Freeport semuanya terikat oleh UU Minerba.

Perbedaan lainnya adalah mengenai kewajiban divestasi. Perusahaan tambang asing pemegang IUPK diwajibkan melakukan divestasi saham hingga 51% kepada pihak Indonesia, secara bertahap setelah 10 tahun memasuki masa produksi. Jika menjadi pemegang IUPK, Freeport tentu harus segera melepas 51% sahamnya karena sudah puluhan tahun berproduksi. Ketentuan ini ada dalam Pasal 97 PP 1/2017.

Sedangkan berdasarkan butir-butir kesepakatan Amandemen KK antara pemerintah dengan Freeport yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 25 Juli 2014, Freeport hanya diwajibkan melakukan divestasi saham sebesar 30% sampai 2019 kepada pihak Indonesia.

Freeport McMoRan Inc, perusahaan induk PT Freeport Indonesia, keberatan jika harus melepaskan sahamnya sampai 51% di PT Freeport Indonesia karena artinya mereka bukan lagi pemegang saham mayoritas. Freeport McMoRan Inc ingin tetap memegang kendali PT Freeport Indonesia.

Pemerintah dan Freeport masih memiliki waktu 120 hari sejak 17 Februari 2017 untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi terbaik. Jika perundingan gagal, negosiasi gagal mencapai titik temu, maka jalan terakhir adalah bersengketa di Arbitrase.

Kemudian soal perpanjangan kontrak, IUPK sebenarnya memungkinkan Freeport segera memperoleh perpanjangan hingga 2041. Pasal 72 dalam PP 1/2017 memungkinkan IUPK diperpanjang 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK. KK Freeport habis pada 2021, andai mereka mau ganti baju jadi IUPK, bisa diperpanjang sejak 5 tahun sebelum 2021, tahun ini pun sudah bisa mendapat perpanjangan 2 x 10 tahun sampai 2041.

Tapi kalau tetap memegang KK, pemerintah terikat pada pasal 112B ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (PP 77/2014) yang menetapkan bahwa Menteri ESDM baru dapat memberikan perpanjangan di 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Artinya, kepastian perpanjangan baru bisa diperoleh Freeport pada 2019.

Dalam hal ini, sebenarnya IUPK lebih memberikan kepastian. Freeport membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak sejak jauh-jauh hari untuk investasinya yang bernilai miliaran dolar di tambang bawah tanah Grasberg dan membangun smelter, IUPK bisa memberikannya.

Sumber : finance.detik.com | Rabu 22 Feb 2017

Baca selengkapnya [...]

Dapat IUPK, Freeport Menolak Ikut Sistem Pajak yang Berlaku

JAKARTA -- Direktur Jendral Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, pemerintah sedang membahas kemungkinan Freeport mendapatkan insentif pajak pada proses Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang baru. Hal ini dikarenakan pemerintah menetapkan prevailing atau sistem pajak yang sesui dengan aturan pajak yang berlaku.

Bambang mejelaskan, dengan berubahnya bentuk usaha pertambangan Freeport dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, maka Freeport harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah. Ia mengatakan, pengenaan pajak prevailling yang ditetapkan pemerintah sesuai amanat Permen Nomer 1 Tahun 2017. (Baca: Dapat IUPK, Freeport Melenggang Hingga 2021).

Meski begitu, Freeport meminta kewajiban membayar pajak yang ditetapkan pemerintah harus bersifat naildown atau tetap sesuai dengan isi dari Kontrak Karya sebelumnya. "Mereka ingin IUPK, tapi berprinsip naildown, bukan prevailing seperti diatur dalam PP 1/2017. Prevailing artinya mengikuti aturan pajak yang berlaku. Jadi, pajak dan royalti yang dibayar Freeport dapat berubah-ubah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan KK yang sifatnya naildown, pajak dan royalti yang dibayar besarnya tetap, tidak akan ada perubahan hingga masa kontrak berakhir," ujar Bambang.

Menanggapi permintaan Freeport, Bambang mengatakan, pemerintah masih akan berdiskusi mengenai hal ini. Ia mengtakan, ada kemungkinan bahwa Freeport akan mendapatkan insentif pajak dari kebijakan ini. Meski begitu, Bambang belum bisa menjelaskan seperti apa mekanisme insentif ini.

"Sekarang tren pajak badan itu turun, ke depan (tarifnya) masih bisa turun lagi. Kalau dapat insentif lain, kita lihat perkembangannya kemudian," kata dia.


Sumber: www.republika.co.id | 11 Februari 2017

Baca selengkapnya [...]