Sri Mulyani Tanggapi Kegundahan Pegawai Pajak Pasca-OTT

JAKARTA - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada media pasca operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Ditjen Pajak oleh KPK mengundang reaksi pegawai pajak.

Bahkan ada yang menulis kekecewaan atas pernyataan perempuan 54 tahun itu. Tulisan pegawai pajak tersebut sempat dibacakan oleh Anggota Komisi XI Misbakhun saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea Cukai, Senin (28/11/2016).

Menanggapi hal itu, Ani pun langsung memberikan jawaban. "Saya kalau merasa terluka ya kecewa (atas kasus suap). Tetapi pada hari itu juga saya sampaikan tulisan saya di dalam Whatsapp dan Instagram saya ke seluruh jajaran," ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap agar pegawai pajak membaca tulisan yang ia buat. Ani tidak menyebutkan secara langsung tulisan tesebut.

Namun pasca OTT pegawai pajak, is memang sempat menulis surat untuk para jajaran Kementerian Keuangan.

Meski begitu, Ani memberikan sedikit penjelasan. Ia mengungkapkan, meski kecewa berat dengan perilaku oknum pegawai pajak yang tertangkap KPK dalam kasus dugaan suap, kepercayaannya kepada pegawai pajak tidak pernah luntur.

"Saya sebagai Menteri Keuangan tidak hanya masalah terluka atau kecewa saja. Saya ingin mengajak kita semua yang saya percaya 99,9 persen, saya yakin adalah staf-staf yang baik, yang memiliki integritas dan komitmen," kata Ani.

Perempuan kelahiran Lampung itu bahkan meminta Misbakhun membagikan tulisan yang ia buat kepada para pegawai pajak. Ia berharap tidak ada lagi pegawai pajak yang menilainya hanya menyalahkan Ditjen Pajak.

Gundah

Dalam rapat kerja Kondisi XI dengan Sri Sri Mulyani, Misbakhun membacakan tulisan yang berisi curahan hati seorang pegawai pajak di hadapan Sri Mulyani.

“Saya hanya ingin sampaikan kegundahan teman-teman di Ditjen Pajak. Kebetulan banyak sahabat saya kerja di sana,” ujar Misbakhun.

Surat yang dibacakan Misbakhun itu berjudul "Menaikkan Gaji 1.000 Kali Lipat?'". Intinya tutur ia, tulisan itu berisi keluhan pegawai pajak yang selalu dianggap rakus, tamak dan korup.

Curhatan itu memang dikhususkan untuk Sri Mulyani. Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa menaikkan gaji atau tunjangan selangit bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bukanlah cara yang tepat untuk menekan bibit-bibit korupsi.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan terkait dugaan korupsi oleh Kasubdit pada Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu, Handang Soekarno, dalam acara Media Gathering Wartawan Makro, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2016).

“Kalau mau dinaikkan 1.000 kali pun, enggak akan cukup, kalau itu adalah untuk orang yang tamak,” kata Sri Mulyani yang biasa disapa Ani.

Berdasarkan tulisan pegawai pajak yang dibacakan Misbakhun, pernyataan Sri Mulyani inilah yang mengundang berbagai reaksi dari pegawai pajak. Selain itu, Ani juga kerap mengungkapkan rasa kecewanya dengan mengucapkan kata tamak atau lalai pasca kasus suap pejabat Ditjen Pajak.

Kata-kata itu juga dianggap stigma yang menghakimi pegawai Ditjen Pajak. "Ibu, tolong jangan hakimi kami dengan stigma : lalai, boros, dan tamak," seperti dikutip dari tulisan seorang pejabat pajak tersebut.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Springhill Residence, Kemayoran, Jakarta, Senin (21/11/2016) malam.

KPK menangkap Direktur Utama PT E.K Prima Ekspor Indonesia, R. Rajamohanan Nair dan Kasubdit Bukti Permukaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno.

Dari keduanya, KPK mengamankan uang sejumlah 148.500 dollar AS atau setara Rp 1,9 miliar. Saat ini KPK terus mendalami kasus tersebut apakah ada pihak lain atau tidak yang terlibat.

Sumber : kompas.com | 29 November 2016

Baca selengkapnya [...]

Keluhan Pegawai Pajak untuk Sri Mulyani Soal Penangkapan KPK

Jakarta - Penangkapan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat dugaan kasus suap memicu kekecewaan banyak pihak, khususnya para pegawai di lingkungan Ditjen Pajak yang selama ini menjunjung nilai-nilai integritas dan kredibilitas. ‎Dari kasus tersebut, memunculkan curhatan dari pegawai pajak lain.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Misbakhun mengaku mendapat banyak keluhan atau curhatan dari teman-temannya yang merupakan pegawai pajak. Salah seorang pegawai pajak yang enggan disebutkan namanya menuliskan curahan hatinya merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati soal kenaikan gaji 1.000 kali lipat pun tidak akan berpengaruh untuk orang-orang tamak.

Misbakhun membacakan keluhan tersebut di hadapan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja di Gedung DPR, Senin malam (28/11/2016). Misbakhun mengatakan, menurut teori Tipologi, korupsi ada dua, karena kebutuhan dan karena keserakahan. Sambungnya, cara paling efektif menghapus korupsi karena kebutuhan hidup dengan meningkatkan penghasilan.

"Tapi kalau korupsi karena keserakahan, mau gaji sampai nyundul langit pun tidak akan berpengaruh. ‎Kalau dibilang tidak usah menaikkan penghasilan aparat, karena tetap saja bakal korupsi, jelas itu sesat pikir," tegas Misbakhun.

Dia menegaskan, korupsi karena kebutuhan hidup di Ditjen Pajak sudah hampir tidak ada. Namun sebaliknya korupsi karena keserakahan, tidak ada yang bisa menjamin mengingat orang-orang serakah ada di mana-mana.

"Kalau dinaikkan gaji 1.000 kali lipat bagi orang yang tamak jelas tidak berpengaruh, tapi pasti berpengaruh bagi mayoritas yang tidak tamak. Jangankan dinaikkan 1.000 kali lipat, dinaikkan 100 kali lipat saja sudah banyak yang sujud syukur," terang dia.

Curhatan berlanjut, yang meminta kepada Sri Mulyani untuk tidak menghakimi seluruh pegawai Ditjen Pajak dengan stigma lalai, boros, dan tamak.

"Ibu boleh geram dengan oknum yang melukai Kemenkeu, tapi mengumbar hal itu di ruang publik dengan risiko pelintir, melukai hati kami. Jangan diumbar terus, ada KPK dan Hakim. Kami tidak minta dinaikkan gaji 1.000 kali lipat, tapi please, jangan tambah luka hati kami dengan tuduhan yang dilontarkan publik seolah kami sama dengan oknum itu," ucap Misbakhun menirukan curhatan pegawai pajak.

Mendengar hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, semua kecewa dengan perbuatan oknum tersebut. Akan tetapi, dia menegaskan, bahwa dirinya pernah menulis surat atau pesan yang menyatakan masih banyak pegawai pajak yang menjunjung tinggi integritas, profesionalitas demi negara ini.

"Saya sebagai Menkeu kecewa‎ dan terluka, tapi saya yakin 99,99 persen pegawai Kemenkeu baik, punya integritas. Tolong Pak Misbakhun tuliskan di grup Whatsapp teman-teman foto lagi tulisan saya itu, karena posisi saya tidak berubah," tegas Sri Mulyani.

Sri Mulyani berjanji akan mengkaji tunjangan kinerja seluruh pegawai supaya terjadi keseimbangan. "Saya akan berjanji mengevaluasi peraturan tunjangan kinerja," pungkas dia. (Fik/Gdn)

Sumber : liputan6.com | 28 November 2016

Baca selengkapnya [...]

Amnesti Pajak Sumbang Kenaikan Rasio Pajak 1,08% Terhadap PDB

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Raden Pardede mengatakan, pelaksanaan amnesti pajak pada tahun ini akan meningkatkan rasio pajak 1,08% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dan ini merupakan bentuk usaha pemerintah agar reformasi fiskal berjalan lebih baik.

Untuk tahun 2017, kata Raden, kenaikan rasio pajak dari pelaksanaan amnesti pajak diperkirakan hanya sebesar 0,08%. Alias hanya peningkatan sementara saja.

Meski demikian, Raden yang juga ekonom Universitas Indonesia itu, mengatakan pelaksanaan amnesti pajak yang merupakan reformasi fiskal harus dihargai dan telah membuat kemajuan.

Pasalnya, kata Raden, selama ini rasio pajak terhadap PDB sudah menurun sejak 2012. Bila dilihat lebih dari 10 tahun ke belakang, rasio pajak ibarat roller coaster alias naik turun. Kurun waktu 2004-2008, rasio pajak meningkat akibat booming komoditas. Dan sunset policy, yaitu pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administratif, ikut mendorong kenaikan rasio pajak. "Namun tahun 2009, rasio pajak turun," ujarnya dalam acara Bank Dunia di Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Raden menyimpulkan sejatinya rasio pajak terhadap PDB sudah bermasalah sejak 2008. Untuk mengantisipasinya, sambung dia, selain memaksimalkan program amnesti pajak, pemerintah juga harus menggunakan anggaran dengan bijak. "Kita harus membelanjakan untuk infrastruktur, BPJS, kesehatan, dan pendidikan," katanya.

Dan Raden menegaskan bahwa agar menjaga rasio pajak terhadap PDB tetap positif, maka reformasi pajak menjadi suatu keharusan ditengah keharusan untuk modal politik. "Ini tantangan besar bagi Indonesia, kita harus lihat reformasi pajak yang lebih komprehensif," pungkasnya.

Sumber : sindonews.com | 25 Oktober 2016

Baca selengkapnya [...]

Agar Tak Dikejar Pajak, Selebgram Hingga Youtubers Bisa Ikut Tax Amnesty

Malang - Selebgram hingga youtubers diincar untuk membayar pajak. Namun, jika mereka selama ini tidak pernah lapor dan membayar pajak, maka bisa mengikuti program tax amnesty yang sedang bergulir saat ini.

"Kalau mereka sudah lama nggak pernah lapor dan nggak pernah bayar pajak kesempatannya ya tax amnesty, ikut aja tax amnesty," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Hestu Yoga Saksama, di Hotel Atria, Malang, Kamis (13/10/2016).

Mereka bisa mengikuti tax amnesty dengan catatan penghasilan dari kegiatan di media sosial (medsos) bukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu di atas Rp 4,5 juta/bulan atau 54/tahun. Jika ingin mengikuti tax amnesty, maka bisa dilakukan dengan cara deklarasi harta.

Menurut Hestu, para selebritis medsos lebih baik ikut tax amnesty ketimbang harus menghitung berapa kewajiban pajak yang ditunggak.

"Nah justru ini yang online e-commerce belum bayar pajak dengan baik. Nah, skema tax amnesty ini sangat baik nggak usah hitung tiap tahun berapa, bayarnya berapa, penghasilannya berapa, isi SPT. Ikut tax amnesty saja hartanya berapa dan bayar tebusan 3%, selesai yang kemarin-kemarin," kata Hestu.

Hestu menambahkan, Ditjen Pajak bisa mengetahui jika para selebritis medsos menyembunyikan penghasilan mereka dan menolak membayar pajak.

"Suatu saat kami pasti tahu kok mereka penghasilannya berapa, harus bayarnya berapa," tutur Hestu. (hns/hns)

Sumber : finance.detik.com | 13 Oktober 2016

Baca selengkapnya [...]

Induk Perusahaan Google Temui Pejabat Pajak Indonesia

Jakarta - Eksekutif senior Alphabet, induk perusahaan Google, dari kantor pusat Asia Pasifik dikabarkan telah bertemu dengan pejabat kantor pajak Indonesia. Demikian dikabarkan sumber terkait yang dikutip detikINET dari Reuters.

Kedatangan para bos Alphabet itu adalah untuk melakukan negosiasi pajak yang harus dibayarkan Google. Namun sumber tersebut menyatakan belum ada kesepakatan yang dicapai. Pihak Google juga menolak berkomentar atas kabar ini.

"Ketika waktunya sudah tepat, kami akan menggelar konferensi pers," sebut Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Ken Dwijugiasteadi yang juga menolak memberi keterangan apakah benar pihaknya telah bertemu dengan eksekutif Google.

Seperti diberitakan, Google dinilai belum membayar pajak dalam jumlah yang seharusnya ke pemerintah Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv mengestimasi hutang pajak Google termasuk denda di tahun 2015 bisa menembus angka USD 418 juta atau di kisaran Rp 5,5 triliun.

Itu yang membuat Google terus dikejar agar melunasi kewajibannya tersebut. Sedangkan Google ketika dimintai tanggapan masih menyatakan hal yang sama. Bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan otoritas lokal dan bahwa mereka telah membayar semua kewajiban pajaknya.

Di sisi lain, otoritas pajak Indonesia berencana tidak hanya mengejar Google tapi juga perusahaan lain yang berbisnis dengan menghantarkan konten internet di Indonesia, misalnya saja Facebook.

Menurut Haniv, total pendapatan dari bisnis iklan digital di Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar USD 830 juta, dengan Google dan Facebook memegang pangsa pasar sekitar 70%.

Sumber : detik.com | 27 Oktober 2016

Baca selengkapnya [...]