Dapat IUPK, Freeport Menolak Ikut Sistem Pajak yang Berlaku

JAKARTA -- Direktur Jendral Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, pemerintah sedang membahas kemungkinan Freeport mendapatkan insentif pajak pada proses Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang baru. Hal ini dikarenakan pemerintah menetapkan prevailing atau sistem pajak yang sesui dengan aturan pajak yang berlaku.

Bambang mejelaskan, dengan berubahnya bentuk usaha pertambangan Freeport dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, maka Freeport harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah. Ia mengatakan, pengenaan pajak prevailling yang ditetapkan pemerintah sesuai amanat Permen Nomer 1 Tahun 2017. (Baca: Dapat IUPK, Freeport Melenggang Hingga 2021).

Meski begitu, Freeport meminta kewajiban membayar pajak yang ditetapkan pemerintah harus bersifat naildown atau tetap sesuai dengan isi dari Kontrak Karya sebelumnya. "Mereka ingin IUPK, tapi berprinsip naildown, bukan prevailing seperti diatur dalam PP 1/2017. Prevailing artinya mengikuti aturan pajak yang berlaku. Jadi, pajak dan royalti yang dibayar Freeport dapat berubah-ubah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan KK yang sifatnya naildown, pajak dan royalti yang dibayar besarnya tetap, tidak akan ada perubahan hingga masa kontrak berakhir," ujar Bambang.

Menanggapi permintaan Freeport, Bambang mengatakan, pemerintah masih akan berdiskusi mengenai hal ini. Ia mengtakan, ada kemungkinan bahwa Freeport akan mendapatkan insentif pajak dari kebijakan ini. Meski begitu, Bambang belum bisa menjelaskan seperti apa mekanisme insentif ini.

"Sekarang tren pajak badan itu turun, ke depan (tarifnya) masih bisa turun lagi. Kalau dapat insentif lain, kita lihat perkembangannya kemudian," kata dia.


Sumber: www.republika.co.id | 11 Februari 2017

Baca selengkapnya [...]

Sri Mulyani Dinilai Berhasil Genjot Penerimaan Pajak

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) dalam mengejar target pendapatan di APBN 2016, sejak masuk sebagai anggota kabinet di Juli 2016 lalu. Misbakhun mengatakan, meski capaian penerimaan masih jauh dari target, tapi SMI sudah menunjukkan kerja kerasnya selama lima bulan belakangan ini.

Berdasar data yang dipegang Misbakhun, penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan tahun 2015.

“Jumlah penerimaan itu sudah meliputi hasil tax amnesty sampai periode kedua yang berakhir 31 Desember 2016,” ujar Misbakhun, Minggu (1/1).

Politikus Partai Golkar itu memerinci, hingga akhir periode kedua tax amnesty yang berakhir bersamaan dengan pengujung 2016, penerimaan dari uang tebusan sebesar Rp 107 trililun. Rinciannya, Rp 103 triliun merupakan uang tebusan, Rp 739 miliar dari pembayaran bukti permulaan, serta Rp 3,06 triliun dari pembayaran uang tunggakan penagihan pajak.

Sedangkan total dana repatriasi luar negeri yang masuk sebesar Rp 141 triliun. “Dana deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.013 triliun dan dana repatriasi dalam negeri sebesar Rp 3.143 triliun mendominasi dana deklarasi yang masuk dalam skema tax amnesty,” tutur mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu.

Tapi bila penerimaan pajak tak termasuk dengan hasil tax amnesty, maka capaiannya baru mencapai Rp 998 triliun. Dalam hitungan Misbakhun, angka itu sama dengan 73,6 persen dari total target pendapatan sektor perpajakan sebesar Rp 1.355 triliun yang dipatok dalam APBNP 2016.

Sedangkan realisasi penerimaan dari bea masuk mencapai Rp 32,5 triliun, atau setara 97,59 persen dari target Rp 33,37 triliun di APBNP 2016.

Sedangkan hasil dari bea keluar tembus Rp 2,942 triliun, atau sepadan dengan 119,18 persen dari target di APBNP 2016 yang dipatok sebesar Rp 2,46 triliun.

Adapun pemasukan dari cukai mencapai Rp 135,6 triliun atau 91,56 persen dari target sebesar Rp 148,1 triliun di APBNP 2016. Rinciannya, Rp130,18 triliun berasal dari cukai hasil tembakau (CHT), sedangkan Rp 5,43 triliun dari non-CHT.

Menurut Misbakhun, meski target dari pajak dan cukai belum tercapai 100 persen, namun harus ada apresiasi. Sebab, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sudah bekerja keras.

Bahkan ada beberapa kantor wilayah pajak yang mampu mencapai 100 persen. Menurutnya, dedikasi pegawai Perpajakan dan Bea Cukai yang secara sungguh-sungguh bekerja keras untuk tercapainya penerimaan negara ini harus diapresiasi oleh negara.

“Dengan pencapaian penerimaan pajak dan bea cukai tersebut maka harapan saya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak ada lagi pemotongan tunjangan kinerja kepada pegawai DJP dan DJBC serta seluruh jajaran Kementrian Keuangan sebagai bentuk insentif atas dedikasi dan kerja keras mereka mengamankan APBNP 2016,” cetusnya.

Tapi ada juga sorotan penting yang tak luput dari perhatian Misbakhun. Yakni realisasi belanja modal 2016 yang mencapai 59 persen, sedangkan penyerapan anggaran di angka 93 persen.

Menurut Misbakhun, data belanja itu memang masih bisa berubah karena menunggu catatan terakhir dari Direktorat Perbendaharaan Negara Kemenkeu. Namun, Misbakhun mengarapkan persentasenya bisa lebih tinggi.

“Harapan saya belanja modal bisa mencapai di atas 60 persen untuk menjadi bukti bahwa pemerintah serius memperbaiki kualitas pertumbuhan. Serta serapan anggaran bisa mencapai di atas 95 persen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi belanja pemerintah,” tuturnya.

Legislator asal Pasuruan, Jawa Timur itupun merasa optimistis melihat realisasi penerimaan dan serapan anggaran yang ada menunjukkan tercapainya disiplin fiskal. “Sehingga defisit total antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak akan melebihi tiga persen sebagai batas maksimum sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” tegasnya.

Misbakhun mengakui semua capaian itu tidak lepas dari usaha SMI yang sungguh-sungguh dan tanpa kenal lelah. Sebab, sejak SMI dilantik sebagai menteri keuangan pada 27 Juli 2016, kerja kerasnya bisa dilihat dari data yang ada.

Capaian positif SMI yang paling terlihat adalah membentuk APBN yang dipercaya. “Membangun APBN yang kredibel dan penerimaan negara yang optimal adalah upaya yang harus diberikan dukungan oleh semua elemen bangsa karena ini adalah bagian upaya membangun kemandirian bangsa dan kedaulatan negara sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden Jokowi di Nawacita dan Trisakti,” pungkasnya.

Sumber : beritasatu.com | Minggu, 01 Januari 2017

Baca selengkapnya [...]

Ditjen Pajak Ultimatum Google

JAKARTA - Negosiasi penyelesaian utang pajak Google di Indonesia menemui jalan buntu setelah Ditjen Pajak menolak nilai pajak yang diajukan Google lantaran angkanya terlalu kecil.

Ditjen Pajak lantas memberikan peringatan kepada perusahaan raksasa internet asal Amerika Serikat (AS) itu.

Pemeriksaan pajak Google akan dilanjutkan dalam tahapan bukti permulaan yang berarti ada indikasi pidana.

"Tahun depan bukan settlement (penghitungan pajak) lagi. Settlement saya tutup. Itu omongan saya," ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv di Jakarta, Selasa (20/12/2016).

"Kami harus kencang. Saya minta Google tahun depan berikan datanya (keuangan), saya hitung pajaknya, dan ingat konsekuensinya denda 150 persen," lanjut Haniv.

Menurut ia, tidak ada pihak atau seorangpun di Indonesia bisa membatalkan sanksi bunga utang pajak 150 persen.

Sebab kata Haniv, ketentuan itu sudah ketentuan undang-undang. Pernyataan keras itu sudah disampaikan kepada Google.

Perusahaan asal AS itu sudah memberikan respons namun masih belum terbuka. "Dia ngeri juga hadapi investigasi kami. (Pokoknya) Sebulan data enggak diberikan, saya akan tingkatkan (pemeriksaaan jadi) full investigastion," ucap ia.

Sebenarnya, penyelesaiaan kasus pajak Google nampak menemui titik terang. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan terimakasih kepada Google lantaran berkomitmen membayar utang pajaknya.

Namun berdasarkan perkembangan teranyar, negosiasi itu tidak mencapai kesepakatan lantaran angka tax settlement yang diajukan Google dinilai terlalu kecil dari perhitungan Ditjen Pajak.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Dirjen Pajak menawarkan tax settlement alias penyelesaian pajak untuk Google.

Perusahaan raksasa internet itu disebut-sebut memiliki utang pajak sebesar Rp 1 triliun yang belum terbayar sejak 2011.

Sumber : bisniskeuangan.kompas.com | 20 Desember 2016

Baca selengkapnya [...]

Sri Mulyani Tanggapi Kegundahan Pegawai Pajak Pasca-OTT

JAKARTA - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada media pasca operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Ditjen Pajak oleh KPK mengundang reaksi pegawai pajak.

Bahkan ada yang menulis kekecewaan atas pernyataan perempuan 54 tahun itu. Tulisan pegawai pajak tersebut sempat dibacakan oleh Anggota Komisi XI Misbakhun saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea Cukai, Senin (28/11/2016).

Menanggapi hal itu, Ani pun langsung memberikan jawaban. "Saya kalau merasa terluka ya kecewa (atas kasus suap). Tetapi pada hari itu juga saya sampaikan tulisan saya di dalam Whatsapp dan Instagram saya ke seluruh jajaran," ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap agar pegawai pajak membaca tulisan yang ia buat. Ani tidak menyebutkan secara langsung tulisan tesebut.

Namun pasca OTT pegawai pajak, is memang sempat menulis surat untuk para jajaran Kementerian Keuangan.

Meski begitu, Ani memberikan sedikit penjelasan. Ia mengungkapkan, meski kecewa berat dengan perilaku oknum pegawai pajak yang tertangkap KPK dalam kasus dugaan suap, kepercayaannya kepada pegawai pajak tidak pernah luntur.

"Saya sebagai Menteri Keuangan tidak hanya masalah terluka atau kecewa saja. Saya ingin mengajak kita semua yang saya percaya 99,9 persen, saya yakin adalah staf-staf yang baik, yang memiliki integritas dan komitmen," kata Ani.

Perempuan kelahiran Lampung itu bahkan meminta Misbakhun membagikan tulisan yang ia buat kepada para pegawai pajak. Ia berharap tidak ada lagi pegawai pajak yang menilainya hanya menyalahkan Ditjen Pajak.

Gundah

Dalam rapat kerja Kondisi XI dengan Sri Sri Mulyani, Misbakhun membacakan tulisan yang berisi curahan hati seorang pegawai pajak di hadapan Sri Mulyani.

“Saya hanya ingin sampaikan kegundahan teman-teman di Ditjen Pajak. Kebetulan banyak sahabat saya kerja di sana,” ujar Misbakhun.

Surat yang dibacakan Misbakhun itu berjudul "Menaikkan Gaji 1.000 Kali Lipat?'". Intinya tutur ia, tulisan itu berisi keluhan pegawai pajak yang selalu dianggap rakus, tamak dan korup.

Curhatan itu memang dikhususkan untuk Sri Mulyani. Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa menaikkan gaji atau tunjangan selangit bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bukanlah cara yang tepat untuk menekan bibit-bibit korupsi.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan terkait dugaan korupsi oleh Kasubdit pada Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu, Handang Soekarno, dalam acara Media Gathering Wartawan Makro, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2016).

“Kalau mau dinaikkan 1.000 kali pun, enggak akan cukup, kalau itu adalah untuk orang yang tamak,” kata Sri Mulyani yang biasa disapa Ani.

Berdasarkan tulisan pegawai pajak yang dibacakan Misbakhun, pernyataan Sri Mulyani inilah yang mengundang berbagai reaksi dari pegawai pajak. Selain itu, Ani juga kerap mengungkapkan rasa kecewanya dengan mengucapkan kata tamak atau lalai pasca kasus suap pejabat Ditjen Pajak.

Kata-kata itu juga dianggap stigma yang menghakimi pegawai Ditjen Pajak. "Ibu, tolong jangan hakimi kami dengan stigma : lalai, boros, dan tamak," seperti dikutip dari tulisan seorang pejabat pajak tersebut.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Springhill Residence, Kemayoran, Jakarta, Senin (21/11/2016) malam.

KPK menangkap Direktur Utama PT E.K Prima Ekspor Indonesia, R. Rajamohanan Nair dan Kasubdit Bukti Permukaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno.

Dari keduanya, KPK mengamankan uang sejumlah 148.500 dollar AS atau setara Rp 1,9 miliar. Saat ini KPK terus mendalami kasus tersebut apakah ada pihak lain atau tidak yang terlibat.

Sumber : kompas.com | 29 November 2016

Baca selengkapnya [...]

Keluhan Pegawai Pajak untuk Sri Mulyani Soal Penangkapan KPK

Jakarta - Penangkapan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat dugaan kasus suap memicu kekecewaan banyak pihak, khususnya para pegawai di lingkungan Ditjen Pajak yang selama ini menjunjung nilai-nilai integritas dan kredibilitas. ‎Dari kasus tersebut, memunculkan curhatan dari pegawai pajak lain.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Misbakhun mengaku mendapat banyak keluhan atau curhatan dari teman-temannya yang merupakan pegawai pajak. Salah seorang pegawai pajak yang enggan disebutkan namanya menuliskan curahan hatinya merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati soal kenaikan gaji 1.000 kali lipat pun tidak akan berpengaruh untuk orang-orang tamak.

Misbakhun membacakan keluhan tersebut di hadapan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja di Gedung DPR, Senin malam (28/11/2016). Misbakhun mengatakan, menurut teori Tipologi, korupsi ada dua, karena kebutuhan dan karena keserakahan. Sambungnya, cara paling efektif menghapus korupsi karena kebutuhan hidup dengan meningkatkan penghasilan.

"Tapi kalau korupsi karena keserakahan, mau gaji sampai nyundul langit pun tidak akan berpengaruh. ‎Kalau dibilang tidak usah menaikkan penghasilan aparat, karena tetap saja bakal korupsi, jelas itu sesat pikir," tegas Misbakhun.

Dia menegaskan, korupsi karena kebutuhan hidup di Ditjen Pajak sudah hampir tidak ada. Namun sebaliknya korupsi karena keserakahan, tidak ada yang bisa menjamin mengingat orang-orang serakah ada di mana-mana.

"Kalau dinaikkan gaji 1.000 kali lipat bagi orang yang tamak jelas tidak berpengaruh, tapi pasti berpengaruh bagi mayoritas yang tidak tamak. Jangankan dinaikkan 1.000 kali lipat, dinaikkan 100 kali lipat saja sudah banyak yang sujud syukur," terang dia.

Curhatan berlanjut, yang meminta kepada Sri Mulyani untuk tidak menghakimi seluruh pegawai Ditjen Pajak dengan stigma lalai, boros, dan tamak.

"Ibu boleh geram dengan oknum yang melukai Kemenkeu, tapi mengumbar hal itu di ruang publik dengan risiko pelintir, melukai hati kami. Jangan diumbar terus, ada KPK dan Hakim. Kami tidak minta dinaikkan gaji 1.000 kali lipat, tapi please, jangan tambah luka hati kami dengan tuduhan yang dilontarkan publik seolah kami sama dengan oknum itu," ucap Misbakhun menirukan curhatan pegawai pajak.

Mendengar hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, semua kecewa dengan perbuatan oknum tersebut. Akan tetapi, dia menegaskan, bahwa dirinya pernah menulis surat atau pesan yang menyatakan masih banyak pegawai pajak yang menjunjung tinggi integritas, profesionalitas demi negara ini.

"Saya sebagai Menkeu kecewa‎ dan terluka, tapi saya yakin 99,99 persen pegawai Kemenkeu baik, punya integritas. Tolong Pak Misbakhun tuliskan di grup Whatsapp teman-teman foto lagi tulisan saya itu, karena posisi saya tidak berubah," tegas Sri Mulyani.

Sri Mulyani berjanji akan mengkaji tunjangan kinerja seluruh pegawai supaya terjadi keseimbangan. "Saya akan berjanji mengevaluasi peraturan tunjangan kinerja," pungkas dia. (Fik/Gdn)

Sumber : liputan6.com | 28 November 2016

Baca selengkapnya [...]