Sri Mulyani Pastikan Data Peserta Tax Amnesty Tak Akan Diperiksa

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan data peserta pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan diobok-obok. Dia juga meminta para pengusaha yang berniat mengikuti program tersebut agar tidak takut, karena program tax amnesty bukanlah sebuah perangkap.

Dia menegaskan, pemerintah akan selalu menjaga kepercayaan para peserta tax amnesty. Mereka bisa memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa takut berakibat negatif bagi usahanya sendiri.

"‎Dia (peserta tax amnesty) bisa melakukan pelaporan, sehingga mereka bisa memenuhi peraturan perundang-undangan tanpa berakibat negatif bagi mereka sendiri pribadi maupun usahanya. Ini yang paling penting. Oleh karena itu terus menjaga kepercayaan itu penting," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Dalam Undang-undang (UU) Tax Amnesty, sambung dia pemerintah juga telah memberikan jaminan bahwa data para peserta tax amnesty tidak akan bisa dijadikan bahan penyelidikan tindak kasus pidana. Dirinya pun berjanji akan menjalankan amanat UU tersebut secara konsisten.

"‎Saya berniat atau berjanji untuk menjalankannya sekonsisten mungkin, sehingga masyarakat mulai mempercayai perundang-undangan Indonesia, maupun mempercayai pemerintahan Indonesia untuk kemudian membuat perekonomian kita menjadi lebih baik lagi," tandasnya.


Sumber : ekbis.sindonews.com | 5 Agustus 2016

Baca selengkapnya [...]

Sri Mulyani: Pegawai Kami Banyak Mengeluh, Pemeriksaan Pajak Disetop

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menegaskan pemeriksaan pelanggaran administrasi perpajakan hingga penyembunyian aset oleh wajib pajak, dihentikan dengan berlakunya program pengampunan pajak (tax amnesty).

Atas proses ini, Ia mendapat protes dari petugas Ditjen Pajak yang mengeluhkan penghentian pemeriksaan. Namun, mantan Managing Director Bank Dunia menegaskan bahwa hal tersebut harus ditempuh demi suksesnya program tax amnesty dan menggenjot penerimaan perpajakan yang lebih besar.

"Pegawai kami banyak mengeluh, aduh ibu saya disuruh menyetop pemeriksaan tapi kami harus memenuhi target penerimaan pajak Rp 1.200 triliun lebih setoran pajak. Tapi tidak apa-apa," kata Sri Mulyani dalam Sosialisasi Pajak di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Meski hal tersebut menjadi dilema bagi petugas pajak, Petugas Pajak ke depan bisa memperoleh pendapatan penerimaan pajak lebih besar dan sukarela dari wajib pajak.

"Dengan diungkapkan sekarang maka basis datanya lebih luas dan ini akan jadi sumber penerimaan baru tanpa perlu kami melakukan pemaksaan," sebutnya.

Namun Sri menjelaskan penghentian pemeriksaan wajib pajak tak bisa dilakukan bila berkas telah masuk ke pihak penegak hukum seperti Kejaksaan.

"Tapi kalau di Kejaksaan sudah menyatakan berkas pemeriksaan lengkap, itu tidak bisa setop. Atau proses persidangan di pengadilan sudah dimulai, tidak bisa kita setop. Mereka yang menjalani hukum pidana perpajakan juga tidak bisa kami setop karena itu berarti sudah terbukti," tegasnya.

Sumber : finance.detik.com | 1 Agustus 2016

Baca selengkapnya [...]

Ada Tax Amnesty, Sri Mulyani Stop Seluruh Pemeriksaan Kasus Perpajakan

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah memerintahkan seluruh aparat pajak untuk menyetop seluruh pemeriksaan kasus perpajakan yang ditangani Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hal ini semata demi kesuksesan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Dia‎ mengatakan, masyarakat khususnya pengusaha selama ini khawatir jika mengikuti program tax amnesty maka data-datanya akan terbongkar dan akan terseret ke kasus pidana. Namun, dalam UU Tax Amnesty dipastikan bahwa data tersebut tidak bisa dijadikan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan.

"Tidak akan dilakukan ‎pemeriksaan pajak dan pemeriksaan bukti permulaan serta penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ini biasanya yang jadi momok untuk pengusaha‎ dan wajib pajak," katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Menurutnya, data tersebut memang kerap menjadi momok bagi pengusaha yang selama ini tidak melaporkan harta kekayaannya dengan benar. Namun bagi aparat pajak, pelaporan harta kekayaan yang tidak sebenarnya tersebut sejatinya bisa menjadi alat untuk mengancam atau mendisiplinkan wajib pajak yang bandel.

"Ini (data pajak) seperti pisau, kalau dipakai bisa sebagai ancaman atau pendisiplinan. Kalau berlebihan dipakainya dia jadi intimidator. Kami akan berusaha sekeras mungkin untuk seluruh aparat pajak tidak menggunakan itu. Apalagi sudah ada di UU Tax Amnesty," imbuh dia.

‎Tidak dipungkiri, aku Sri Mulyani, kebijakan ini membuat aparat pajak menjadi dilema. Namun, demi kesuksesan tax amnesty maka dirinya memutuskan untuk menyetop seluruh pemeriksaan kasus perpajakan, agar calon peserta tax amnesty tidak khawatir akan tersangkut kasus pidana.

"Kami stop semua pemeriksaan. Ini sudah ditegaskan. ‎Saya sudah kumpulkan seluruh Kanwil Pajak sesudah ketemu Bapak Presiden untuk melakukan konsolidasi dan menegaskan, kami sesuai dengan UU Tax Amnesty menutup dan menyetop semua pemeriksaan," tegas dia.

Apalagi, target penerimaan negara yang dibebankan kepada Kementerian Keuangan tidaklah main-main. Selain harus memenuhi target penerimaan dari tax amnesty sebesar Rp165 triliun, Kemenkeu juga harus merealisasikan target penerimaan pajak tahun ini yang lebih dari Rp1.320 triliun.

"‎Ini (tax amnesty) cara yang baik bagi Kemenkeu dan Ditjen Pajak bisa menjalankan fungsi untuk mengumpulkan uang negara melalui perpajakan tanpa melalui berbagai caraa intimidasi, harassement, menakuti dunia bisnis karena itu bisa dilakukan. Dan inilah janji kami," tandasnya.

Untuk diketahui, kasus perpajakan yang tidak bisa diberhentikan pemeriksaannya adalah yang sudah masuk meja pengadilan, yang berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P21), serta mereka yang tengah menjalani hukuman pidana.


Sumber : sindonews.com | 2 Agustus 2016

Baca selengkapnya [...]

UU Pengampunan Pajak sudah berlaku, seberapa efektif?

Pemerintah melalui humas Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sampai Jumat (22/07) akhir pekan lalu, tercatat ada 40 lebih peserta yang ingin mendapat pengampunan pajak, dengan pemasukan sudah mencapai Rp8 miliar.

Meski jumlah ini masih kecil jika dibandingkan dengan target Rp165 triliun sampai Maret 2017, tenggat berlakunya UU Pengampunan Pajak, namun angka ini disambut baik oleh anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar, Misbakhun, yang menjadi bagian dari tim Panitia kerja membahas Undang-undang Pengampunan Pajak tersebut.

"Saat ini baru tahap sosialisasi, peraturan Menteri Keuangan yang memberikan petunjuk dan arahan masalah detil teknis amnesti pajak kan baru selesai, sehingga masyarakat baru sampai pada tahap mencari tahu secara detail tentang sistem, mekanisme, dan tata caranya," kata Misbakhun.

Pemasukan yang didapat pemerintah sekarang, menurutnya, 'belum bisa dijadikan penilaian terhadap pelaksanaan tax amnesty'.

"Perkiraan saya antara Agustus, September baru kelihatan (hasilnya)," kata Misbakhun.

Dia juga yakin bahwa target pemasukan dari pemberlakuan Undang-undang Pengampunan Pajak sebesar Rp165 triliun bisa tercapai oleh pemerintah.

Namun, kemampuan pemerintah mencapai target tersebut diragukan oleh praktisi investasi, Head of Sales RHB Asset Management, Edward Narodo.

"Tiga bulan pertama itu harusnya sudah mencapai setengah, Rp165 triliun itu berarti Rp80 triliun, kalau kita bagi tiga bulan, kurang lebih hampir Rp30 triliun per bulannya, artinya Rp1 triliun sehari, ini tiga hari saja Rp8 miliar," kata Edward memberi perbandingan.
Kendala teknis

Salah satu faktor yang menyulitkan penerapan UU Pengampunan Pajak, menurut Edward, adalah jenis kasus di lapangan yang lebih banyak dan rumit penghitungannya sehingga "menimbulkan kebingungan".

"Pemerintah juga mungkin kekurangan tenaga untuk melakukan sosialisasi. Memang ada banyak konsultan pajak yang membahas di surat kabar, melakukan seminar tentang tax amnesty tapi di lapangan jenis kasusnya lebih banyak, apalagi tak semua orang punya kemampuan untuk menginterpretasi undang-undang atau peraturan menteri keuangan yang baru keluar," kata Edward.

Selain persoalan teknis, Edward juga menganggap akan sulit bagi pemerintah untuk menyasar dana besar di luar negeri untuk dibawa pulang dan diinvestasikan di Indonesia.

"Dana yang di luar negeri ini juga bukan berarti dana tidur, ini sudah terkonversi kepada aset-aset yang lebih produktif. Bisa dibilang, mau repatriasi pun insentifnya sangat kecil, karena begitu di Indonesia pilihannya juga tak banyak, dibandingkan dananya ditempatkan di Singapura, Filipina, atau mungkin Malaysia," tambah Edward.

Edward memperkirakan dana yang terkumpul dari UU Pengampunan Pajak akan mencapai "maksimal Rp100 triliun".

Kekhawatiran Edward terkait sosialisasi teknis di lapangan dikuatkan oleh analis pajak dan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo.

Menurut Yustinus, pemerintah harus mulai "bergerak cepat" dalam melakukan sosialisasi secara serentak.

Karena dalam penilaian Yustinus, saat ini, terkait undang-undang tersebut, "Peraturan teknis yang belum selesai jadi kendala buat wajib pajak dan petugas pajak untuk eksekusi. Yang kedua, pemahaman yang belum sesuai antara internal Dirjen Pajak sendiri dan apa yang dipahami masyarakat pada umumnya."

Pada pertengahan sampai akhir Agustus nanti, menurut Yustinus, baru bisa terlihat capaian pemasukan dari pemberlakuan undang-undang ini, dengan puncaknya dia prediksi akan terjadi pada pertengahan September.

Meski begitu, sama halnya seperti Edward, Yustinus memperkirakan pemasukan pemerintah dari undang-undang ini hanya akan berada di kisaran Rp80 triliun-Rp100 triliun.

Terkait investasi dana repatriasi, Yustinus menilai masih ada peluang bagi pemerintah dalam menarik dana besar yang parkir di luar negeri untuk ditanamkan di dalam negeri.

"Harus dipahami bahwa return investasi di sini lebih tinggi daripada di Singapura atau negara lain, maka tidak ada alasan sebenarnya orang tidak mau investasi di sini, tapi dengan catatan, pemerintah harus bisa meniadakan faktor-faktor yang menggerus kepercayaan," kata Yustinus.

Pemerintah, menurutnya, pada pihak yang merepatriasi dananya "harus segera menawarkan, proyek infrastruktur seperti apa yang akan dibiayai, prospeknya seperti apa, timbal hasil seperti apa yang harus didapat, itu juga harus jelas".

Sejak diberlakukan 1 Juli lalu, Undang-undang Pengampunan Pajak masih mendapat tentangan sejumlah kalangan, salah satunya lewat pendaftaran gugatan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada pertengahan Juli lalu karena diduga undang-undang ini bisa melemahkan upaya penegakan hukum para pengemplang pajak.


Sumber : www.bbc.com/indonesia | 26 Juli 2016

Baca selengkapnya [...]

Tax Amnesty, Kapolri Tito Keluarkan Tiga Instruksi

Jakarta. Kapolri Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian mendukung berjalannya tax amnesty yang dimulai sejak 16 Juli 2016 lalu. Bahkan, Tito sudah mengeluarkan tiga instruksi khusus.

Pertama, Tito menegaskan bila anggota Polri dilarang mengotak-atik data yang disampaikan oleh wajib pajak dalam skema tax amnesty kecuali kasus terorisme, human traficking, dan narkotika.

"Kedua, tidak boleh membocorkan informasi wajib pajak," katanya seusai melalukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantornya untuk sosialiasi tax amnesty, Jumat (29/7).Bila diketahui ada anggotanya yang menyebarkan informasi tersebut maka akan diproses hukum.

Ketiga, adalah memberikan jaminan kemanan di wilayah-wilayah sehingga investor yang masuk ke Indonesia merasa nyaman. Tujuan Kapolri dengan memberikan instruksi tersebut adalah untuk memberikan kemudahan dan jaminan kepada wajib pajak agar yakin dalam rangka repatriasi dana ke Indonesia. Untuk mensukseskan tax amnesty, Polri telah meneken MOU bersama dengan Ditjen Pajak dan Kejaksaan Agung.


Sumber : nasional.kontan.co.id | 29 Juli 2016

Baca selengkapnya [...]