Update Realisasi Penerimaan Pajak Per 30 September 2015

DJP kembali mempublikasikan informasi realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 September 2015. Hingga 30 September 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 686,274 triliun atau 53,02% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun.

Tampilan gambar di-capture Jumat 16/10/2015 13:00

Yang "good-news" buat saya karena data-data angka yang disajikan dalam daftar realisasi penerimaan pajak sekarang sudah bisa dibaca dengan baik, tidak seperti tampilan sebelumnya yang sulit di baca. Di tulisan saya sebelumnya Publikasi Realisasi Penerimaan Pajak, sudah saya uraikan. Hanya masih ada sedikit kesalahan pada bagian judul tabel realisasi penerimaan pajak per 30 September 2015, di situ masih tertera judul Tabel "Realisasi Penerimaan Pajak Hingga 31 Agustus 2015 (dalam miliar Rupiah)".

Namun demikian, publikasi realisasi penerimaan pajak serta perbaikan dalam penyajian data-datanya di halaman website DJP (www.pajak.go.id) tentu sebuah kemajuan yang patut diapresiasi sekali lagi. Semoga publikasi seperti ini berlanjut dan memberi harapan masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih DJP.

Baca selengkapnya [...]

Publikasi Realisasi Penerimaan Pajak

Apresiasi yang tinggi layak kita sampaikan kepada DJP yang telah menghadirkan laman website dengan tampilan baru yang lebih elegan dan cukup menawan. Relatif jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan tampilan sebelumnya. Saya tidak tahu sejak kapan tampilan itu berubah, yang pasti sekarang jauh lebih keren. Tampilan laman website pajak.go.id seperti gambar di atas saya capture tanggal 25 September 2015. Ini tentu membanggakan bagi kita sebagai masyarakat yang punya kepentingan terhadap keberadaan website pajak ini. Apa lagi jika konten yang disajikan juga semakin bagus dan lengkap, tentu ini akan memenuhi harapan masyarakat.

Dari sisi konten, laman website pajak.go.id juga sudah merombak tata letak dan kategorisasi informasi pajak dengan lebih apik sehingga memudahkan para pengunjungnya. Pajak.go.id juga sudah mem-publish informasi tentang angka pencapaian realisasi penerimman pajak tahun anggaran berjalan. Sebelumnya informasi seperti ini [menurut pengamatan penulis] belum pernah ditampilkan, padahal informasi semacam ini termasuk informasi yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Sekarang masyarakat bisa mengetahui sampai dimana capaian penerimaan pajak waktu demi waktu. Mudah-mudahan DJP konsisten untuk terus menampilkan dan meng-update informasi ini.

Sekali lagi apresiasi untuk DJP yang semakin transparan memberikan informasi tentang capaian kinerjanya kepada masyarakat luas. Mudah-mudahan dengan begitu masyarakat menjadi lebih peduli dan merasa memiliki tanggung jawab untuk secara bersama-sama mengamankan target penerimaan negara dari sektor pajak. Karena bagaimanapun masyarakat (rakyat) tentu punya kepentingan terhadap hal ini. Bagaimana mungkin pembangunan dan usaha pemerintah menyejahterakan rakyat akan bisa berjalan dengan baik kalau target penerimaan negara dalam APBN tidak tercapai.

Tapi sayangnya, untuk sementara ini kita sebagai masyarakat belum bisa secara jelas membaca data dan informasi tentang realisasi penerimaan pajak ini karena cara penyajiannya belum bagus (angka-angkanya bertabrakan/bertumpuk), seperti gambar di bawah ini.

Mudah-mudahan untuk yang akan datang pada bagian ini bisa diperbaiki sehingga kita sebagai masyarakat dapat menikmati secara lebih baik informasi tentang realisasi penerimaan pajak di halaman website DJP ini tercinta ini. Hayo... DJP Bisa!

Baca selengkapnya [...]

DJP Jakarta Selatan Optimistis Capai Target Pajak 2015

Direktorat Jendral Ditjen Pajak (DJP) kantor Wilayah Jakarta Selatan optimistis memenuhi target penerimaan pajak dalam APBN 2015.

Kepala Humas DJP Kanwil Jakarta Selatan, Yandri Manulang menjelaskan, dari total target penerimaan pajak nasional pada 2015 sebesar Rp 1,294 triliun, DJP Jakarta Selatan ditargetkan Rp 72 triliun.

"Tugas dirjen menghimpun pajak dan itu angka yang besar, sulit memang tapi kami tetap optimis," kata Yandri Manulang dalam konferesi persnya di Jakarta, Kamis (27/8) siang.

Lebih lanjut Yandri menjelaskan, target tahun ini memang lebih tinggi jika dibandingkan pada 2014 sebesar 52,2 triliun. Meski demikian hingga akhir Agustus, penerimaan pajak DJP Kanwil Jaksel telah mencapai 45,14 persen.

Untuk diketahui target pajak DPJ Kanwil Jakarta Selatan terdiri dari target di 13 wilayah, yakni Kebayoran Baru Dua dengan target Rp 1,744 miliar, Madya Jaksel Rp 28,892 miliar, Setia Budi Dua Rp 2,087 miliar, Cilandak Rp 2,753 miliar dan Mampang Prapatan Rp 2,724 miliar.

Selain itu Tebet Rp 3,006 miliar, Kebayoran Baru Tiga Rp 2,065 miliar, Pancoran Rp 1,722 miliar, Kebayoran Lama Rp 4,663 miliar, Pasar Minggu Rp 3,802 miliar, Setiabudi Tiga Rp 7,620 miliar, Kebayoran Baru Satu Rp7,691 dan Setiabudi Satu target Rp 3,024 miliar.

Sumber : www.republika.co.id | 27 Agustus 2015

http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/08/27/ntqyjs280-djp-jakarta-selatan-optimistis-capai-target-pajak-2015

Baca selengkapnya [...]

DJP Optimistis Tax Ratio Jadi 13% Tahun Depan

Direktorat Jenderal Pajak menargetkan tax ratio dapat tumbuh menjadi 13% pada tahun depan ditopang masa pembinaan hingga akhir tahun ini serta dimulainya penegakan hukum pada 2016 yang dibarengi optimalisasi peran intelijen perpajakan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan mengatakan keberadaan intelijen perpajakan akan mampu mengurangi penggelapan atau kehilangan penerimaan pajak yang ditaksir besarannya mencapai sekitar 3%, di mana tax ratio saat ini mencapai sekitar 12%.

“Saya harapkan seharusnya 15% minimal. Jadi kalau kita hitung setiap tahun itu kita kehilangan sekitar 3%. Kalau GDP kita itu Rp10.000 triliun, kurang lebih Rp300 triliun kita kehilangan. Kehilangan itu tidak tergali,” ujarnya saat ditemui saat menghadiri Rakornas Intelijen Perpajakan, Selasa (18/8/2015).

Secara jumlah personel, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tenaga intelijen yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 522 orang yang akan dimanfaatkan untuk seluruh wilayah Indonesia.

“Setiap tahun tumbuh 1%. Kalau kita hitung 1% itu kurang lebih Rp100 triliun bertambah penerimaan pajak setiap tahunnya,” sebutnya.

Ditanya tipe ataupun identifikasi wajib pajak yang akan menjadi sasaran intelijen perpajakan, Sigit mengungkapkan pihaknya memiliki prioritas tersendiri yaitu wajib pajak yang memiliki tingkat risiko penggelapan paling tinggi.

“Jadi kita tandai kondisi mana yang paling berisiko, itu yang kami bidik. Tidak melihat bentuknya apa, sektornya apa. Sektornya beragam, semua rata-rata ada . Ini masalah kepatuhan, kepatuhan masih rendah jadi itu menyangkut semua sektor,” paparnya.

Sumber : www.bisnis.com | 18 Agustus 2015
http://finansial.bisnis.com/read/20150818/10/463458/djp-optimistis-tax-ratio-jadi-13-tahun-depan1

Baca selengkapnya [...]

Pajak Masih Tumpuan RAPBN 2016

Pendapatan negara pada RAPBN 2016 masih menjadi bertumpu pada penerimaan perpajakan. Dari total pendapatan negara yang ditargetkan pada RAPBN 2016 sebesar Rp 1,848 triliun penerimaan perpajakan di perkirakan akan mencapai Rp 1,565 triliun, atau naik Rp 76,5 triliun dari APBNP 2015 yakni Rp 1,489 triliun.

"Pajak kepabeanan dan cukai sangat besar peranannya dibandingkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tentunya fokusnya pada perpajakan," tutur Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro saat memaparkan penjelasan nota keuangan dan rancangan APBN 2016 di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) di Jakarta, Jum'at (14/8).

Karena itu, Bambang menjelaskan untuk arah kebijakan umum perpajakan pemerintah akan tetap menjalankan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dunia usaha, stabilisasi ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak dengan didukung perbaikan regulasi, administrasi, serta akuntabilitas.

"Jika 2015 tahun pembinanan maka 2016 itu pendisiplinan perpajakan, tahun ini ada dendanya," tuturnya. Meski demikian pemerintah akan tetap memberi dukungan insentif fiskal yang akan diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekonomi nasional.

Dengan itu, kata Bambang, pada 2016 pemerintah akan mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya menyempurnakan peraturan perundangan termasuk merevisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan persiapan revisi UU PPh serta UU PPN.
Selain itu pemerintah juga akan memberlakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak, implementasi e-tax invoice, e-SPT dan e-filing. Juga memperkuat kerangka hukum dan implementasi peraturan di bidang kepabeanan dan implementasi penuh billing system MPN generasi 2.

Sumber : www.republika.co.id | 15 Agustus 2015
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/15/08/15/nt3auo318-pajak-masih-tumpuan-rapbn-2016

Baca selengkapnya [...]