Sistem Pembayaran Pajak Elektronik Dengan Billing System

Era baru dalam cara pembayaran pajak akan dimulai awal tahun 2016. Tanggal 31 Desember 2015 adalah hari terakhir penggunaan cara pembayaran pajak secara manual dan akan berganti dengan cara pembayaran pajak secara elektronik.

Sistem pembayaran pajak secara elektronik merupakan bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang secara terus menerus dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI yang kita kenal dengan Modul Penerimaan Negara (MPN). Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama (MPN G1) akan berakhir akhir tahun 2015 dan akan beralih ke Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) pada awal tahun 2016.

Sistem MPN G2 disusun untuk memperbaiki sistem MPN sebelumnya (MPN G1). Sebagai sebuah sistem, Modul Penerimaan Negara telah berhasil mengintegrasikan sistem penerimaan negara yang selama ini terpisah. Penyempurnaan Modul Penerimaan Negara melibatkan unit-unit pemilik tagihan (biller) dilingkungan Kementerian Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Anggaran. Sementara itu, sistem yang menghubungkan dengan sistem perbankan dan sistem settlement dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pengelolaan infrastruktur oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal.

Penyempurnaan MPN G2 meliputi perubahan dari sistem manual ke sistem billing (billing system), dari layanan over the counter (teller) ke layanan online, dari single currency menjadi dapat melayani valuta asing, dari terbatas pada beberapa jenis penerimaan menjadi mencakup keseluruhan penerimaan. MPN G2 diharapkan mendukung pelaksanaan cash management yang baik dengan menyajikan informasi penerimaan negara secara real time yang didukung keandalan teknologi informasi dalam penerapan Treasury Single Account.

Sistem Billing (Billing System) adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing. Sistem Billing ini dikelola oleh masing-masing Biller dalam rangka pengadministrasian sistem penerimaan negara secara elektronik. Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan infrastruktur server billing dan sarana pendukung lainnya untuk mengelola dan mengadministrasikan sistem pembayaran pajak secara elektronik ini. Bahkan uji coba penerapan billing system ini telah dimulai sejak tahun 2012 setelah diterbitkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tanggal 29 Desember 2011.

Aplikasi Billing Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Aplikasi Billing DJP adalah bagian dari Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis web bagi Wajib Pajak untuk menerbitkan Kode Billing dan dapat diakses melalui jaringan internet.

Apa Manfaat Sistem Billing Bagi Wajib Pajak

• Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri lama di loket teller, teller hanya menginput satu kode saja, bukan seluruh data di SSP,
• Wajib Pajak bisa bertransaksi lewat mesin ATM, internet banking atau mobile banking,
• Tidak tergantung pada jam buka kas (teller untuk pembayaran pajak),
• Menghindari/meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas Bank/Pos Persepsi (teller), karena web application menyediakan validasi untuk meminimalisasi kekeliruan.

Membuat Sendiri Billing Pajak pada Aplikasi Billing DJP

1. Melakukan pendaftaran
   
   • Klik Daftar baru pada halaman http://sse.pajak.go.id
   • Masukkan NPWP dan alamat e-mail. E-mail harus valid karena akan digunakan untuk validasi.
   • Klik “register”
   • Pastikan data sudah benar, klik “OK”
   • Akan muncul notifikasi apabila data berhasil disimpan
   • Buka e-mail yang baru saja didaftarkan untuk mengaktifkan account
   • Ikuti petunjuk yang tertera pada e-mail yang anda terima
2. Pembuatan Billing
   
   • Login ke Situs SSE (sse.pajak.go.id)
   • Masukkan NPWP dan PIN yang dikirim ke e-mail
   • Lakukan input data SSP Billing
   • Simpan data yang telah anda input, akan muncul konfirmasi jika sudah yakin klik "OK"
   • Klik "Terbitkan Kode Billing"
   • Anda dapat mencetak Kode Blling atau menyimpan (save) dalam format pdf.
3. Melakukan Pembayaran
   
   • Selanjutnya anda dapat melakukan Pembayaran/penyetoran pajak melalui Teller Bank/Pos persepsi, ATM, Internet Banking dan EDC
     

Berikut adalah daftar bank/pos persepsi yang telah bekerja sama (update per 28 Agustus 2015)

Prosedur Pendaftaran, Create Billing dan Pembayaran dalam Bentuk Video

Anda juga dapat mengikuti tutorial pendaftaran, pembuatan billing dan pembayaran pajak dalam bentuk video berikut.

Source Link Video : www.kemenkeu.go.id/mpng2

Baca selengkapnya [...]

Mengenal Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur) dan Langkah-langkah Pembuatannya

Pengertian e-Faktur

Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aplikasi atau sistem elektronik itu dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut. Kewajiban pembuatan e-Faktur bagi Pengusaha Kena Pajak berlaku untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak.

Kapan Mulai Berlaku

Peraturan mengenai Faktur Pajak Elektronik sebenarnya telah diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014 setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 151/PMK.03/2013 pada tanggal 11 November 2014. Namun peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Dirjen Pajak baru terbit tanggal 20 Juni 2014 yakni Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 dan mulai efektif berlaku per 1 Juli 2014.

Sebagai tahap awal Direkorat Jenderal Pajak telah menetapkan sebanyak 45 PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur mulai 1 Juli 2014, yaitu :
1. PT Pama Persada Nusantara
2. PT Goodyear Indonesia Tbk
3. PT Ramajaya Pramukti
4. PT Aneka Tambang
5. PT Bukit Asam (Persero) Tbk
6. PT Telekomunikasi Indonesia
7. PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
8. PT Sucofindo
9. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia
10. PT Monier
11. PT Misung Indonesia
12. PT Kurita Indonesia
13. PT Foseco Indonesia
14. PT Patra SK
15. PT BP Petrochemicals Indonesia
16. PT Sanken Indonesia
17. PT Sanyo Jaya Components Indonesia
18. PT Akashi Wahana Indonesia
19. PT Akebono Brake Astra Indonesia
20. PT NS Bluescope Indonesia
21. PT Sony Indonesia
22. PT Penta Valent
23. PT Elegant Textile Industry
24. PT Dong-II Indonesia
25. PT Du Pont Indonesia
26. PT Yokogawa Indonesia
27. PT Erm Indonesia
28. PT Kuala Pelabuhan Indonesia
29. PT ISS Indonesia
30. PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia
31. PT Mulia Intipelangi
32. PT Manggala Gelora Perkasa
33. PT Indo-Rama Synthetics Tbk
34. PT Fortune Indonesia Tbk
35. PT Tunas Baru Lampung Tbk
36. Shimizu Corporation
37. Nippon Koei Co. Ltd.
38. PT Dowell Anadrill Schlumberger
39. PT Schlumberger Geophysics Nusantara
40. PT Radiant Utama Interinsco Tbk
41. PT Trans Power Marine Tbk
42. PT Inti Ganda Perdana
43. PT Royal Sutan Agung
44. PT Halim Sakti Pratama
45. PT Lea Sanent

Kemudian DJP menerbitkan beberapa keputusan Dirjen Pajak yang menetapkan PKP lainnya untuk menerapkan ketentuan pembuatan faktur pajak berbentuk elektronik.

Selanjutnya sesuai KEP-136/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014, terhitung mulai 1 Juli 2015 seluruh Pengusaha Kena Pajak di wilayah Jawa dan Bali diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik.

Sedangkan pemberlakukan e-Faktur secara nasional akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016.

Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:

1. yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;
2. yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri; dan
3. yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Beberapa Persyaratan e-Faktur

1. e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
   1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
   2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
   3. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
   4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
   5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
   6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
   7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak (tanda tangan elektronik).
2. e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah.
   
   Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.
3. Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi e-Faktur.
4. Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Fakturnya telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur melalui aplikasi e-Faktur.
5. Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi e-Faktur.
6. Atas data e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data e-Faktur ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan data e-Faktur. Permintaan data e-Faktur tersebut terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
7. Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi e-Faktur. e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy).
8. e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan e-Faktur tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-Faktur. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

Langkah-langkah Membuat e-Faktur

Langkah-1 : Menyiapkan Surat Permohonan Sertifikat Elektronik dan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password

Surat Permohonan Sertifikat Elektronik ditandatangani oleh pengurus PKP dan harus sesuai dengan nama yang tercantum pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak Terakhir.

Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pengurus PKP.  Format Surat Permohonan harus sesuai dengan Lampiran IA Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2014. 

PKP juga harus memenuhi syarat agar dapat mengajukan kode aktivasi dan password, yakni telah melakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak pada KPP tempat PKP terdaftar sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-05/PJ/2012 beserta perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang atau verifikasi yang menyatakan PKP tetap dikukuhkan atau PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-73/PMK.03/2012.

PKP yang sebelumnya telah memiliki Kode Aktivasi dan Password tidak perlu lagi mengajukan permintaan kode aktivasi dan password. Kode Aktivasi dan Password yang dimaksudkan di sini adalah kode dan password untuk mengakses aplikasi e-Nofa.

Langkah-2 : Menyampaikan Surat Permohonan Sertifikat Elektronik dan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak (sesuai dengan tempat PKP terdaftar)

Pengurus PKP harus datang langsung menyampaikan surat Permohonan Sertifikat Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak, serta wajib menunjukkan :

• WNI : KTP asli, Kartu Keluarga (KK) asli, beserta photocopy kedua dokumen tersebut
• WNA : Paspor asli, KITAS / KITAP asli, beserta fotokopi kedua dokumen tersebut
• Pas Foto WNI/WNA terbaru yang dsimpan kedalam CD
• Asli SPT Tahunan Badan & Bukti Penerimaan Surat atau Tanda Terima Pelaporan SPT

Persetujuan atau penolakan Permohonan Kode Aktivasi dan Password diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja. Kode Aktivasi dikirim melalui pos ke alamat PKP, password dikirim melalui email ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.

Langkah-3 : Melakukan Aktivasi

PKP wajib membawa surat persetujuan aktivasi dan password yang dikirim oleh DJP beserta lembaran surat Permintaan Aktivasi Akun PKP ke Kantor Pelayanan Pajak. Aktivasi akun akan selesai pada hari itu juga. Surat Permintaan Aktivasi Akun PKP harus sesuai dengan lampiran IE Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER/17/PJ/2014.

Langkah 4 : Login pada Aplikasi e-Nofa

PKP dapat mengakses e-Nofa dengan memasukkan username dan password yang sudah diberikan oleh DJP.  e-Nofa sebuah aplikasi untuk mendapatkan elektronik nomor seri faktur pajak yang akan digunakan pada e-Faktur.

Langkah-5 : Mengunduh (Download) Aplikasi e-Faktur Pajak

• Aplikasi e-Faktur Windows 32 bit: http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zip
• Aplikasi e-Faktur Windows 64 bit: http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zip
• Aplikasi e-Faktur Linux 32 bit: http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zip
• Aplikasi e-Faktur Linux 64 bit: http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip
• Aplikasi e-Faktur Machinthos 64 bit: http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip

Baca selengkapnya [...]

Sampai 1 Juli Belum Gunakan e-Faktur, Siap-siap Bayar Denda

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengenakan sanksi denda sebesar 2 persen dari dasar pengenaan pajak (DPP) kepada pengusaha kena pajak (PKP) di Jawa dan Bali yang belum menggunakan e-Faktur mulai 1 Juli 2015.

Sanksi tersebut diatur dalam Pengumuman Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor Peng-6/PJ.02/2015 tentang Penegasan atas e-Faktur tertanggal 16 Juni 2015. Pengumuman tersebut sebagai penegasan kembali atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak; sekaligus penegasan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito, PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik namun tidak membuat faktur pajak berbentuk elektronik atau membuat faktur pajak berbentuk elektronik namun tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan, maka PKP tersebut dianggap tidak membuat faktur pajak.

“Oleh sebab itu, kepada PKP tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 persen dari DPP sesuai Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),” kata Sigit dikutip dari laman DJP, Senin (22/6).

Selain itu, faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang diwajibkan menggunakan e-Faktur bukan merupakan Pajak Masukan bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak (JKP).

Merujuk Pasal 1 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ditegaskan bahwa e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

PKP yang ingin gunakan aplikasi e-Faktur tersebut harus memiliki sertifikat elektronik. Bagi PKP yang belum memiliki sertifikat elektronik bisa mengajukan permintaan sertifikat elektronik melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat di mana PKP dikukuhkan.

“DJP mengimbau kepada seluruh pembeli barang dan penerima jasa yang menerima faktur pajak dari PKP yang telah ditetapkan sebagai PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur agar memastikan bahwa faktur pajak yang diterima tersebut merupakan e-Faktur,” kata Sigit.

Selain itu, para pembeli barang dan penerima jasa tersebut harus memastikan bahwa keterangan yang tercantum dalam e-Faktur tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui fitur Pajak Masukan pada aplikasi e-Faktur bagi Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang merupakan PKP yang telah memiliki aplikasi e-Faktur. Cara lain adalah dengan pemindaian barcode/QR Code yang tertera pada e-Faktur. Handphone atau smartphone tertentu dapat melakukan scanning QR Code tersebut.

Dengan melakukan validasi tersebut, para pembeli barang dan penerima jasa dapat telah memastikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang telah dibayar ke PKP tersebut disetor ke Kas Negara.

Sumber : cnnindonesia.com | 23 Juni 2015
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150622144555-78-61597/sampai-1-juli-belum-gunakan-e-faktur-siap-siap-bayar-denda/

Baca selengkapnya [...]